TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PRODUK MINUMAN KEMASAN BOTOL DALAM KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN (Studi pada pabrik Limun UD. UMEGA)

Kaswat, Adupri (2008) TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PRODUK MINUMAN KEMASAN BOTOL DALAM KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN (Studi pada pabrik Limun UD. UMEGA). Other thesis, Fakultas Hukum.

PDF (TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PRODUK MINUMAN KEMASAN BOTOL DALAM KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN (Studi pada pabrik Limun UD. UMEGA)) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (496Kb)

Abstract

Pada zaman sekarang ini banyak peraku usaha menciptakan berbagai macam produk minuman, baik dalam kemasan botol, kaleng, ataupun dalam kemasan plastik. oreh pelaku usaha minuman disajikan daram berbagai rasa. warna, dan aroma untuk menarik minat dan perhatLn konsumen. Sehubungan dengan berlakunya undang-undang No. 9 tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen tersebut- permasalahan yang dikemukakan adalah bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk merugikan konsumen dalam prakteknya, bagaimana upaya hukum yang dirakukan oeh pelaku usaha .Jika terjadi sengketa dengan konsumen, dan apa saja hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen. Guna menjawab permasalahan, dilakukan penelitian dan pengumpulan data,baik data primer maupun data sekunder. Data primer didapatkan melalui penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara terhadap pelaku usaha dan responden. Sementara data sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan, baik terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Setelah data dikumpulkan, kemudian di edit, selanjutnya diolah dengan analisis kualitatif . Jawaban yang diperoreh adalah bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan adalah dalam bentuk ganti rugi. baik dalam bentuk barang yang sama atau ganti rugi dalam bentuk produk lainnya atau ganti rugi dalam bentuk uang yang besarnya ganti rugi tersebut disesuaikan dengan nilai/harga barang. sedangkan dalam menyelesaikan sengketa konsumen yang terjadi di upayakan penyelesaiannya di luar pengadilan, yaitu secara musyawarah yang di usulkan oleh pelaku usaha. selanjutnya, hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum perlindungan konsumen secara intern kurang tersedianya prasarana penunjang pelaksanaan undang-undang No. 9 tahun 1999 seperti belum terbentuknya Badan Penyelesaian sengketa Konsumen (BpsK) di tiap kabupaten/kota, dilakukan secara ekstern berasal dari pelaku usaha dan konsumen yang kurang memahami hak dan kewajiban masing-masing.

Actions (login required)

View Item