DAMPAK DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING DI SUMATERA BARAT

Fernandez, Vinaldo (2008) DAMPAK DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING DI SUMATERA BARAT. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (DAMPAK DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING DI SUMATERA BARAT) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (348Kb) | Preview

Abstract

Penanaman modal asing berperan penting dalam pembangunan baik bagi negara maju maupun negara berkembang, begitu juga di Indonesia pada khusus nya. Penanaman modal sendiri adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing (pMA). Pemerintah Sumatera Barat dalam hal menarik para penanam modal untuk menanamkan modal mereka di daerah Sumatera Barat membuka peluang seluas- luasnya tehadap bidang-bidang yang akan dijadikan tempat *"nunu* modal bagi penanam modal tersebut sesuai dengan undang-undang Nomor 25 Tahun 20d7 Tentang Penanaman Modal. Berkaitan dengan hal tersebut, penanaman modal itu hendaknya juga memberikan dampak positif. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul "Dampak Dari Diberrakukannya undang-undang Nomor 25 Tahum 2007 Tentnng Penanaman Modal Di Sumatera Barat". Berdasarkan tema yang telah penulis temukan maka terdapatlah beberapa permasalahan yaitu: Pertama Apa saja dampak yang timbul dari diberlakukannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal terhadap pNia di sumatera Barat. Kedua Apa saja permasalahan dan hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang pinanaman Modal terhadap PMA. Untuk menjawab permasalahan diatas diperlukan suatu metode yang tepat, didalam hal ini adalah metode yuridis empiris (sosiologis) yakni pendekatan terhadap masalah dengan melihat norrna hukum yang berlilu, dihubungkan dengan fakua-fakta yang ada didalam permasalahun yung diiemui. Dengan dikeluarkannya undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal telah menberikan pengaruh, sehingga pelaksanaan penanaman modal khususnya PMA di Prov. Sumatera Barat pelaksanaannya berlangsung dengan teratur sesuai dengan prosedur, peningkatan minat berinvestasi- bagl pengusaha PMDN maupun PMA, serta pengawasan dan pengendalian modal yang lebih terkontrol, sehingga pada akhirnya menimbulkan pengaruh positif ternaaai perkembangan penanaman modal dan kesejahteraan maiyarakat di provinsi Sumatera Barat. Dampak tersebut tidak menutup adanya kemungkinan adanya permasalahan dan hambatan namun ada upaya peecahannya oleh BKpM prov. Sumatera Barat. BKPM Prov. Sumatera Barat berupaya melakukan pemecahan masalah dan hambatan terhadap belum efektifuya pelayanan Terpadu satu pintu (yrsP), belum berjalannya deregulasi dalam kegiatan penanaman modal, tingginya biaya investasi, kurangnya sarana promosi, masih banyaknya kelalaian investor dalam memenuhi kewajibannya, serta masih kurang berjalannya kegiatan alih teknologi pada kegiatan penanaman modal.

Actions (login required)

View Item