PELAKSANAAN PIDANA DENDA PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM PBNGADILAN NEGERI PADANG

Husna, Ummul (2008) PELAKSANAAN PIDANA DENDA PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM PBNGADILAN NEGERI PADANG. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (PELAKSANAAN PIDANA DENDA PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM PBNGADILAN NEGERI PADANG) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (644Kb) | Preview

Abstract

Korupsi yang terjadi di Indonesia telah banyak menimbulkan kerugian dan berdampak sangat luas yang tidak hanYa merugikan keuangan negara letapi juga melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai ke.iahatan luar biasa (extraordinary crimes) dan pemberantasannya pun harus dilalukan secara luar biasa (extraordinary measures). Berbagai upaya telah dilakukan dalam usaha memberantas tindak pidana korupsi baik yang bersifat preventif (mencegah) maupun represif (menindak). Langkah preventif tersebut terkait dengan adanya pengaturan pembcrantasan tindali pidana korupsi dengan harapan agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana korupsi. Sedangkan langkah represif meliputi pemberian sanksi pidana yang berat sekaligus mengupayakan semaksimal mungkin kerugian negara yang telah dikorupsi bias kembali- salah satunya dengan menerapkan pidana denda disamping pidana penjara dengan adanya batas minimum dan malisimum sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pldana Korupsi. Perma-salahan dalam penelitian ini adalah : a)- penerapan pidana denda pada tindak pidana korupsi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang ; b). pelaksanaan putusan pidana denda dalam perkara tindak pidana korupsi pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang. Pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah melalui pendekatan yuridis sosiologis yang mengkaji bagaimanakah suatu peraturan perundang-undangan berlaku dalam praktiknya di lapangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan pidana denda pada perkara korupsi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang telah dilaksanakan secara optimal ditandai dengan selalu dijatuhkannya pidana denda diamping pidnna penjara dan pidana tambahan uang pengganti pada hamper di setiap kasus yang disidangkan dan dikenakan putusan pemidanaan. Namun pidana denda tidak pemah dilaksanakan di Pengadilan Negeri Padang, dcngan kata lain eksekusi pidana denda belum pernah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Padang. Hal ini disebabkan karena banyaknya kasus yang diputus bebas di tingkat peradilan yang lebih tinggi.

Actions (login required)

View Item