PENGATURAN HAK INTSIATIF DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG YANG BERKAITAN DENGAN OTONOMI DAERAH

Fikri, Ainal (2008) PENGATURAN HAK INTSIATIF DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG YANG BERKAITAN DENGAN OTONOMI DAERAH. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (PENGATURAN HAK INTSIATIF DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG YANG BERKAITAN DENGAN OTONOMI DAERAH) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (360Kb) | Preview

Abstract

Dewan Perwakilan Daerah merupakan suatu lembaga yang lahir setelah bergulirnya reformasi untuk membentuk sistem bikarneral karena didorong oleh beragamnya aspirasi dan keinginan masyarakat di daerah yang beraneka ragam kultur dan kebudayaan terutama mengenai otonorni daeratr yang sekaligus membantu kerja DPR RI dalam manyalurkan aspirasi ralryat di seluruh wilayah Indonesia Datam pelaksanaannya DPD RI memiliki hak inisiatif dalam mengusulkan dan mengajukan suatu Rancangan Undang-Undang (RUU) yang selanjutnya diangkat dan dibicarakan lebih lanjut dengan DPR RI, terutama dalam hal yang menyangkut otonomi daerah. Walaupun ada suatu kendala disini yakni keterbatasan DPD RI dalam kewenangan legislasi yang hanya mengajukan, membahas, memberi pertimbangan serta pengawasan terhadap kebijakan tertentu. Namun yang dibahas disini hanya sebatas hak inisiatif DPD RI dalam mengajukan mmusan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah beserta pengaturannya agar tercapai suatu keputusan yang tidak lagi berpihak pada kebijakan nasional dan cenderung merugikan kepentingan daerah. Permasalahan yang diteliti antara lain: a), bagaimanakah proses legislasi p�nyusunan undang-undang oleh DPD' b) Bagaimana ploses pengajuan hasil rumusan RUU oleh DPD ke DPR, c) Apakah hambatan yang dihadapi oleh DPD dalam pengajuan RUU yang berkaitan dengan otonorni daerah. Penelitian dilakukan dengan pendekatan secara Yuridis Normatif. Hasil dari rumusan masalah daaHr: a) proses legislasi dalarn penyusunan undang- undang oleh DPD adalah rangkaian cara mulai dari tahap penghimpunan, pe.utrdiog* dan penyusunan aspirasi masyarakat tii daerah y-ar-ig nantinya akan Airunaingkan dengan DPR untuk menanti sebuah kebijakan sesuai dengan kehendak masyarakat dan demi kepentingan umum, b) proses pengajuan hasil rumusan RUU oleh DPD ke DPR nantinya akan mengalami suatu proses yang sulit dan didukung dengan kurangnya peran DPD selama ini karena dirasa tidak mampu dalam menyeimbangi peran DPR dalam menjalankan peftrn di wilayah kerja perpotitikan Indonesia sehingga perlu adanya peningkatan peran DPD yang telah mulai dirintis oleh DPD saat ini agar ke depannya rumusan RUU oleh DPD dapat dengan mudah dibahas dan diputuskan bersama dengan DPR sehingga tidak adi tagi kinerja DPR yang tertunda dan efektif bikameral pun dapat diwujudkan guna mendukung pemerintahan yang baik dan pemerataan pembangunan di setiap daerah, c) dan hambatan besar yang dihadapi DPD saat ini adalah belum adanya wadah komunikasi yang baik antara wakil rakyat dengan rakyat seeara langsung dan hal ini dapat mengwangi upaya penguatan peran DPD di daerah. Dan untuk lebih jelas dan terarahnya kinerja DPD, maka perlu dilaleukan, a) mengoptimalkan mekanisme partisipasi publik sehingga keterwakilan rakyat akan makin terasa dan aspirasi rakyatpun akan mudah dicerna dengan seksarna. b) supremasi hukum dalam tubuh DPD harus dilaksanakan dan dipatuhi dengan sungguh-sunggull tidak hanya lembaga DPD tapi semua lembaga yang terkait di dalamnya termasuk DPR.

Actions (login required)

View Item