PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG WALIKOTA PADANG DALAM MELAKSANAKAN ASAS OTONOMI DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2OO4

Putri, Mega Wulan (2008) PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG WALIKOTA PADANG DALAM MELAKSANAKAN ASAS OTONOMI DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2OO4. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG WALIKOTA PADANG DALAM MELAKSANAKAN ASAS OTONOMI DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2OO4) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (320Kb) | Preview

Abstract

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pada Pasal I angka 7, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Permasalahan yang diangkat pada skripsi ini adalah apakah tugas dan wewenang walikota Padang dalam melaksanakan asas desentralisasi menurut IIU No. 32 Tahun2004, bagaimanakah pelaksanaan tugas dan wewenang walikota Padang, dan apakah kendala yang dihadapi walikota Padang dalam melaksanakan tugas dan wewenang menurut UU No. 32 Tahun 2A04. Karya tulis ini disusun dengan pendekatan yuridis sosiologis, dimana teknik pengumpulan datalbahan hukum adalah dengan melakukan penelitian di lapangan. Dari penelitian yang dilakukan maka didapatkan kesimpulan bahwa tugas dan wewenang walikota Padang terbagi dalam 31 bidang urusan Pemerintahan. Urusan Pemerintahan tersebut terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan (Peraturan Daerah No. 04 Tahun 2008). Pelaksanaan tugas dan wewenang walikota Padang sudah berjalan dengan efektif sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam setiap SKPD (Satuan kerja perangkat daerah) adalah: Sumber Daya Manusia (SDM), Dana, dan Sarana dan Prasarana. Terhadap kendala, solusi yang diberikan adalah : terhadap SDM adalah diberikan pelatihan dan sosialisasi, juga diberikan bimbingan teknis. Terhadap dana adalah dengan meningkatkan PAD Kota Padang, salah satu caranya dengan menaikkan retribusi. Terhadap sarana dan prasarana adalah diadakan inventarisir dan mengidentifikasi sarana dan prasarana aset pemerintahan Kota Padang.

Actions (login required)

View Item