Penyelesaian Perkara Perdata oleh Lembaga Kejaksaan Berdasarkan Surat Kuasa Khusus (Studi Pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat)

Hasibuan, M. Ali Alhamidi (2008) Penyelesaian Perkara Perdata oleh Lembaga Kejaksaan Berdasarkan Surat Kuasa Khusus (Studi Pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat). Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (Penyelesaian Perkara Perdata oleh Lembaga Kejaksaan Berdasarkan Surat Kuasa Khusus (Studi Pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat)) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (490Kb) | Preview

Abstract

Lembaga Kejaksaan sebagai lembaga non departemen memiliki tugas tidak hanya sebagai Jaksa Penuntut Umum yang menyelesaikan tugas-tugas kepidanaan tetapi juga sebagai Pengacara Negara yang mempunyai tugas dan wewenang dalam menyelesaikan tugas-tugas keperdataan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dan Staatblad 522 Tahun 1922. Salah satu wujud dari wewenang tersebut adalah dalam hal penerimaan Surat Kuasa Khusus dari Pemerintah dan BUMD. Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan: Pertama, Apa Alasan Pemberian Surat Kuasa Khusus oleh Pemerintah dan BUMD kepada Kejaksaan dalam penyelesaian Perkara Perdata,kedua Bagaimana ruang lingkup Surat Kuasa Khusus dalam penyelesaian pekara perdata oleh lembaga Kejaksaan. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif.

Actions (login required)

View Item