Peranan Polisi Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Hadrinal, Hadrinal (2008) Peranan Polisi Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (Peranan Polisi Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Daerah Kabupaten Pesisir Selatan) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (569Kb) | Preview

Abstract

Pelaksanaan penegakan hukum harus secara konsisten, konsekuen dan menyeluruh sangat di dambakan masyarakat, namun untuk mewujudkan hal ini pemerintah terlebih dahulu harus membenahi aparat. Penegak hukum, akan salalu melibatkan manusia didalamnya. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya ia tidak mampu untuk mewujudkan sendiri kehendak-kehendaknya yang tercantum dalam hukum itu. Dengan semakin kompleknya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang ada maka masyarakat akan semakin membutuhkan kehadiran Polisi sebagai penegak hukum, pengayom, pelayan dan pelindung serta pembimbing masyarakat dalam rangka mewujudkan kondisi Kamtibmas. Untuk mewujudkan situasi Kamtibmas yang terkendali maka diperlukan profesionalisme Polri setiap melaksanakan tugasnya. Kamtibmas dibidang lalu lintas akan sangat berbeda dengan tugas-tugas Polisi di fungsi teknis yang lain. Adapun permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang Polisi dalam penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan di kabupaten Pesisir Selatan, Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan, Apakah peranan polisi dalam rangka penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan. Untuk mengetahui hal ini penulis menggunakan metode yuridis sosiologis dan metode pengumpulan data adalah dengan mengumpulkan data sekunder yang didapat dari penelitian lapangan dan pustaka. Dari data-data yang telah didapat maka akan dianalisa lagi dengan metode kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Polisi dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya dalam penegakan hukum lalu lintas dan angkutan di kabupaten Pesisir Selatan menerapkan tiga bentuk tindakan ; tindakan pre-emtif, tindakan preventif dan tindakan represif. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan di daerah kabupaten Pesisir Selatan adalah faktor internal yaitu dari faktor petugas, faktor sarana dan prasarana, faktor anggaran pelaksanaan, dan hambatan yang bersifat eksternal adalah faktor Undang-Undang dan faktor budaya hukum masyarakat yang masih rendah sehingga masyarakat hanya patuh dan taat pada hukum saat ada petugas polisi sebagai penjalan Undang-Undang. Peranan Polisi dalam rangka penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan belum berjalan optimal disebabkan jumlah personil Polisi lalu lintas yang hanya berjumlah 42 personil untuk mengawasi 400.000 jiwa penduduk kabupaten Pesisir Selatan. Untuk itu demi tercapainya penegakan hukum yang diinginkan oleh pembuat Undang-Undang tersebut Polisi harus meningkatkan lagi profesionalisme, mentalitas, jumlah dan cara kerja dari aparat penegak hukum itu sendiri. Dismping itu juga mengadakan penyuluhan serta mensosialisasikan berlakunya Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu UU No. 14 Tahun 1992 dan UU No. 22 Tahun 2009

Actions (login required)

View Item