PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA MENURUT UNDANG-LINDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK

Kurnia, Wati (2008) PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA MENURUT UNDANG-LINDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA MENURUT UNDANG-LINDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (511Kb) | Preview

Abstract

Perkembangan partai politik di Indonesia mengalami pasang surut sejalan dengan dinamika ketatanegaraan dan politik yang terus berubah untuk mencari format yang tepat sehingga politik hukum dibidang kepartaian juga terus mengalami perubahan. Tapi pada dasarnya menuju kemajuan dan perbaikan sistem ketatanegaraan, yang pada awalnya dikendalikan oleh suatu rezim dengan peraturan- peraturan yang mengunggulkan satu partai politik hingga sekarang adanya kebebasan dan multi partai. Pengaturan tentang partai politik yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik. Dalam undang-undang tentang partai politik ini diatur bagaimana sebuah partai politik itu seharusnya, bagaimana cara mendirikannya, larangannya untuk mengantisipasi munculnya berbagai partai politik yang dapat merusak tatanan negara dan mengulangi terulangnya sejarah gelap pernah lahirnya Partai Komunis Indonesia. Rumusan masalah yang kemudian dapat ditarik adalah Bagaimana mekanisme pembubaran partai politik dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia menurut Undang- Undang No.2 tahun 2008 tentang Partai Politik dan apa akibat hukum atas pembubaran partai politik tersebut. Dalam menjawab permasalahan tersebut penulis melakukan penelitian hukum yuridis normatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pembubaran partai politik dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dilakukan dengan membubarkan diri atas keputusan sendiri, menggabungkan diri dengan partai politik lain dan dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi, yang mekanisme dan akibat hukum dari pembubaran partai tersebut belum mempunyai aturan yang jelas. Oleh karena itu perlu dibuatnya pengaturan yang lebih jelas agar tidak menibulkan masalah dikemudian hari.

Actions (login required)

View Item