Peranan Pemerintah Kabupaten Dalam Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin (Studi : penambangan Emas Tanpa Izin Di Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan)

Susanti, Lili (2008) Peranan Pemerintah Kabupaten Dalam Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin (Studi : penambangan Emas Tanpa Izin Di Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan). Other thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Preview

PDF (Peranan Pemerintah Kabupaten Dalam Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin (Studi : penambangan Emas Tanpa Izin Di Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan)) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (473Kb) | Preview

Abstract

Penambangan emas yang tersebar di Kabupaten Solok Selatan menunjang ekonomi dan sosial masyarakat di wilayah Kabupaten Solok Selatan. Namun klbanyakan operasi penambang:ul emas tidak memiliki izin resmi dan menimbulkan kerusakan lingkungan serta mengabaikan perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan kerya Penambangan emas ini dikenal dengan Penambangan Emas Tanpa Izin (pETI). Oleh karena itu yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peftman pemerintah kabupaten dalam penertiban PETI di Kabupaten Solok Setatan dan apa faktor penghambat dalam penertiban PETI. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan peranan pemerintah Kabupaten dalam penertiban pETI dan mendeskripsikan faktor penghambat dalam penertiban PETI. Penelitian ini berpedoman pada teori struktural fungsionalisme (teori sistem) parsons. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan **an"uru mendalam. Informan penelitian dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling (sengaja). Dari hasil penelitian diketahui bahwa peranan pemerintah kabupaten dalam penertiban PETI adalah; membuat kebriakan dengan membentuk Tim Terpadu pengawasan Penambangan Tanpa Izin, membenhrk Tim Sosialisasi, Pembinaan, dan penertiban kegiatan penambangan tanpa izin; melalarkan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan berbagai peraturan kepada penambang untuk memiliki izin penamburrg*i penertiban PETI yang dilakukan secara represif oleh pihak penegak hukum (law eiforciment) dan diproses secara hukum. Dalam penertiban PETI ditemukan beberapa faktor penghambat seperti : lemahnya koordinasi antar instansi yang terkait dalam penertiban PETI; rendahnya kesadaran hukum masyaraka! faktor ketergantungar ekonomi masyaraka! kurangnya sosialisasi status lahan penambangan emas dan ketidakkonsistenan pemerintah kabupaten dalam penertiban PETI. Secara struktural, peranan pemerintah dalam penertiban PETI hanya pada level kabupaten, akan tetapi tidak menyentuh pada level masyarakat. Fungsi latent dari hasil temuan data lapangan yang berdasarkan pada struktur pekerjaan masyarakat sebanyak 329 orang Ueterja sebagai penambang. Sedangkan secara manifest berdasarkan data monografi stuktur pekerjaan masyarakat Nagari Lubuk Gadang tidak terdapat struktur peke{aan masyarakat sebagai penambang. Artinya, bahwa pada level pemerintah* ou[*i justru peranan pemerintah dalam penertiban PETI tidak fungsional dan menyembunyikan datayang sebenarnya mengenai PETL

Actions (login required)

View Item