PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA PENANAMAN MODAL MELALUI ARBITRASE

Yunardi, Ridwan (2008) PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA PENANAMAN MODAL MELALUI ARBITRASE. Other thesis, Fakultas Hukum..

Preview

PDF (PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA PENANAMAN MODAL MELALUI ARBITRASE) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (331Kb) | Preview

Abstract

Dalam sengketa penanaman modal yang terjadi, dapat dilakukan penyelesaian sengketa baik melalui jalur litigasi ataupun non litigasi. Namun untuk mencapai peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan terdapat hambatan atau kendala dalam pelaksanaanya, karena apabila perselesihan penanaman modal ini diselesaikan melaui jalur litigasi apalagi dalam keadaan sistem peradilan dinegara kita, berperkara melaui pengadilan tersebut bisa berlarut-larut, artinya bisa bertahun-tahun larnanya. Oleh karena itulah dalam penanaman modal ini terutam Investor asing selalu "takut" untuk berperkara dihadapan badan peradilan, oleh karena itulah arbitrase menjadi salah satu alternatif dalam penyelesaian sengketa penanaman modal diluar peradilan yang diharapkan dapat menutup kemungkinan berperkara secara terus-menents karena sifat dari putusan arbitrase ini adalah final dan mengikat. Permasalahannya adalah bagaimanakah pengaturan mengenai penyelesaian sengketa penanaman modal melalui arbitrase dan bagaimana pelaksanaan penyelesaian sengketa penanaman modal tersebut serta hambatan- hambatan apa saja yang ditemui .dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa penanaman modal melalui arbitrase. Berdasarkan judul skripsi yang penulis angkat, penulis dalam melakukan penelitian menggunakan metode yuridis sosiologis. Maksudnya adalah dengan melihat peraturan yang mengatur dan kemudian membandingkannya dengan praktek atau kenyataan dilapangan dan ditarnbah dengan wawancara pada para pihak yang berkompeten dalam studi dokumen. Dalam pelaksanaan putusan Arbitrase mengenai sengketa penanaman modal ini agar dapat dilaksanakan di Indonesia digunakan beberapa ketentuan baik Undang-undang Nomor 5 Tahun 1968 ataupun Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 , dan dalam pelaksanaannya dilapangan tidak ditemui penyimpangan, melainkan hanya penyesuaian prosedur dengan ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Kendala yang ditemui adalah walaupun ketentuan mengenai arbitrase di lndonesia telah diatur dengan keluarnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, natnun Undang-undang ini tidak mencabut ketentuan lain seperti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1968 sehingga membuat kesempatan untuk rnenyelesaikan sengketa penanaman modal dengan ketentuan arbitrase Indonesia menjadi berkurang, selain itu masalah itikad baik dan kurang dikenalnya lembaga arbitrase nasional Indonesia masih juga menjadi kendala sampai saat ini.

Actions (login required)

View Item