PENGUASAAN DAN PENGELOLAAN ASET NAGARI ANTARA KERAPATAN ADAT NAGARI DENGAN PEMERINTAH NAGARI DEWASA INI. (Studi Kasus Sarang Walet Ngalau Indah Kenagarian Pangian Wilayah Hukum Kabupaten. Tanah Datar)

Putra., Riri Eka (2008) PENGUASAAN DAN PENGELOLAAN ASET NAGARI ANTARA KERAPATAN ADAT NAGARI DENGAN PEMERINTAH NAGARI DEWASA INI. (Studi Kasus Sarang Walet Ngalau Indah Kenagarian Pangian Wilayah Hukum Kabupaten. Tanah Datar). Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (PENGUASAAN DAN PENGELOLAAN ASET NAGARI ANTARA KERAPATAN ADAT NAGARI DENGAN PEMERINTAH NAGARI DEWASA INI. (Studi Kasus Sarang Walet Ngalau Indah Kenagarian Pangian Wilayah Hukum Kabupaten. Tanah Datar)) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (381Kb) | Preview

Abstract

Perubahan penyelenggaraan sistem pemerintahan, sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, memberi peluang kepada masing-masing daerah untuk, mengelola dan mengembangkan potensi daerah sesui dengan Adat Istiadat atau Aturan Hukum Adat sepanjang tidak bertentangen dengan hukum yang berlaku. Penguasaan dan pengelolaan yang dilakukan oleh pihak pemerintah nagari yang didasarkan kepada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan pokok Pemerintahan Nagari, Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 17 Tahun 20O1 tentang Pemerintahan Nagari serta Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 26 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Harta Kekayaan Nagari dalam Propinsi Sumatera Barat dan Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor 140/302/Pem.Nag/Kel-2003, sehingga hak penguasaan terhadap hak ulayat yang selama ini dikelola oleh Kerapatan Adat Nagari, maka sekarang hak pengelolaan nya dikembalikan kepada Pemerintahan Nagari. Adapun beberapa pennasalahan yang akan penulis bahas adalah Peraturan dan ketentuan apa saja yang mengaturpelaksanaan perjanjian pengelolaan Aset Nagari, serta sejauh mana kewenangan Kerapatan Adat Nagari menentukan bentuk dan isi perjaniian, bagaimana bentuk penguasaan dan pengelolaan Aset Nagari, serta apa saja hak dan kervajiban masing-masing pihak terhadap pengetolaan Aset Nagari tersebut, faktor-faktor apa saja yang menghambat dan usaha apa saja yang perlu dilakukan oleh para pihak dalam pengelolaan dan pemanfaatan Aset Nagari. Dalam rangka menduhung penulisan ini metode yang dipakai adalah metode Yuridis Sosilogis yaitu dengan melakulian analisa terhadap persoalan-persoalan yang muncul dengan melihat norma-norma" hulium yang berlaku dalam kenyataannya didalam masyarakat. Teknik pengumpulan data adalah studi lapangan untuk mendapatkan data primer serta studi dokumen untuk mendapatkan data sekunder, kemudian data dianalisa secara kualitatri dengan metode indulaif dan dituangkan dalam penulisan yan g bersifat deskriptif. Dalam suatu proses penguavum dan pengelolaan harta kekayaan Nagari yang berasal dari hak ulayat oleh Pemerintah Nagari dan Kerapatan Adat dengan memakai dan tunduk kepada sistem perjanjian menurut Hutium Adat. Serta dalam pelaksanaannya hak pengelolaan terhadap Aset Nagari tersebut dikuasai sepenuhnya oleh Pemerintah Nagari. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan maka dapat ditarik kesimpulan, pelaksanaan dari perjanjian pengelolaan Aset Nagari tersebut banyak menimbulkan perrnasalahan serta kendala-kendala yang dihadapi oleh para pihak, serta kedudukan dari Kerapatan Adat Nagari hanya sebagai badan penyelesaian sengketa, begitu juga dalarn hal penvelesaian sengketa para pihak akan tunduk kepada tata cara penvelesaian sengketa adat yang diprakarsai oleh Kerapatan Adat Nagari.

Actions (login required)

View Item