PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH OLEH KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KANTOR BUPATI SOLOK DALAM RANGKA PEMBANGUNAN PERUMAHAN BATU BATUPANG INDAH DI KECAMATAN KUBUNG SOLOK

AMRI, CHAIRUL (2008) PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH OLEH KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KANTOR BUPATI SOLOK DALAM RANGKA PEMBANGUNAN PERUMAHAN BATU BATUPANG INDAH DI KECAMATAN KUBUNG SOLOK. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH OLEH KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KANTOR BUPATI SOLOK DALAM RANGKA PEMBANGUNAN PERUMAHAN BATU BATUPANG INDAH DI KECAMATAN KUBUNG SOLOK) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (337Kb) | Preview

Abstract

Masalah pertanahan merupakan masalah yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan, baik pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah maupaun swasta. Salah satu masalah pertanahan yang sering muncul dalam rangka. meningkatkan pembangunan saat ini adalah masalah pengadaan tanah. Hal ini disebabkan karena pada satu sisi tuntutan penyediaan tanah untuk pembangunan makin hari semakin meningkat, sedangkan disisi lain persediaan tanah sudah semakin menipis dan sulit didapatkan. Pelaksanaan pengadaan tanah tersebut tidaklah suatu pekerjaan mudah, karena proses pelaksanaannya harus memperhatikan keseimbangan kepentingan berbagai pihak, yaitu antara kepentingan pemerintah atau swasta sebagai pihak yang membutuhkan tanah dengan kepentingan warga masyarakat yang tanahnya dibutuhkan untuk pembangunan tersebut. Untuk itu pelaksanaan pengadaan tanah harus sesuai dan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku. Ketentuan pengadaan tanah yang berlaku pada saat ini adalah Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 yang mencabut PMDN Nomor 15 Tahun 1975 dan PMDN Nomor 2 Tahun 1985 Adapun permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah bagaimana tata cara pengadaan tanah oleh KPRI Kantor Bupati Solok dalam rangka pembangunan perumahan Batu Batupang Indah di Kecamatan Kubung Sol,ok, bagaimana fasilitas kredit pemilikan rumah dan status hak atas tanah yang diberikan pada konsumen dan permasalahan apa saja yang dijumpai dalam pelaksanaan pengadaan tanah tersebut.

Actions (login required)

View Item