PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Marina, Marina (2008) PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (549Kb) | Preview

Abstract

Ada suatu kesepakatan global, bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu pelanggaran terhadap hak dasar perempuan, yaitu hak perempuan untuk menjalani kehidupannya secara bermartabat. Salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang menjadi perhatian dewasa ini adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). KDRT merupakan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga. KDRT terjadi pada setiap lapisan masyarakat dan kebanyakan pelakunya adalah laki-laki (suami). KDRT merupakan indikasi adanya penyalahgunaan kekuasaan, ketidaksetaraan dan dominasi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap istri yang menjadi korban KDRT dan 2) apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap istri yang menjadi korban KDRT. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, dengan sifat penelitian deskriptif untuk memperoleh gambaran yang lengkap dan menyeluruh mengenai pelaksanaan hak korban dan pendampingan terhadap istri yang menjadi korban KDRT oleh pihak-pihak terkait, sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban KDRT. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa 1) pelaksanaan perlindungan hukum terhadap istri yang menjadi korban KDRT yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, belum dilaksanakan secara optimal dan menghadapi banyak kendala, 2) kendala utama yang dihadapi para pihak terkait adalah masalah keterbatasan dana, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia (SDM) yang profesional. Masalah penerapan pidana terhadap pelaku KDRT di Pengadilan Negeri padang, hakim belum menetapkan sanksi pidana maksimal yang terdapat dalam pasal pelaku, sehingga pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban KDRT tidak optimal. Demi perbaikan penegakan hukum ke depan, maka 1) pemerintah perlu mensosialisasikan UU PKDRT lebih giat lagi, terutama kepada masyarakat lapisan bawah, 2) perlunya mengalokasikan dana / anggaran untuk kepolisian dan lembaga sosial yang mendampingi korban KDRT dan 3) meningkatkan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana untuk melindungi korban KDRT.

Actions (login required)

View Item