Proses Perumusan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Untuk Mengentaskan Kemiskinan Di Era Otonomi Daerah

Muskamal, Muskamal (2008) Proses Perumusan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Untuk Mengentaskan Kemiskinan Di Era Otonomi Daerah. Other thesis, Program Pasca Sarjana Universitas Andalas.

Preview

PDF (Proses Perumusan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Untuk Mengentaskan Kemiskinan Di Era Otonomi Daerah) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (697Kb) | Preview

Abstract

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada dasarnya memberikan kebebasan berkarya kepada Pemerintah Daerah dalam batas kewenangan dan fungsinya sebagaimana yang diserahkan oleh pemerintah pusat. kebebasan itu dapat dijalankan dengan tidak melampaui batas fungsi lembaga pemerintahan yang lebih tinggi atau tidak bertentangan dengan peraturan lembaga berwenang yang lebih tinggi. Salah satu kewenangan yang dimiliki pemerintah Daerah pasca reformasi adalah keleluasaan menggunakan dana, baik yang berasal dari pusat maupun dari Daerah sendiri, sesuai dengan keperluan Daerah, keleluasaan berprakarsa, memilih alternatif, menentukan prioritas dan mengambil keputusan yang terbaik untuk rakyat termasuk mempercepat penanggulangan kemiskinan.

Actions (login required)

View Item