Peranan Asas Itikad Baik Dalam Pencegahan Pemakaian Merek Terkenal Dari Tindakan Pemalsuan di Indonesia : Studi Putusan Merek Gruppo Mastrotto Tahun 2007

Syahwalul, Marta Yudha (2008) Peranan Asas Itikad Baik Dalam Pencegahan Pemakaian Merek Terkenal Dari Tindakan Pemalsuan di Indonesia : Studi Putusan Merek Gruppo Mastrotto Tahun 2007. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (Peranan Asas Itikad Baik Dalam Pencegahan Pemakaian Merek Terkenal Dari Tindakan Pemalsuan di Indonesia : Studi Putusan Merek Gruppo Mastrotto Tahun 2007) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (394Kb) | Preview

Abstract

Masuknya Indonesia dalam kategori "Watch List" atau negara-negara yang patut diperhatikan karena banyaknya pelanggaran HKI yang dikeluarkan oleh USTR (United State Trade Representative) telah memberikan citra buruk bagi Indonesia dalam perdagangan internasional. Banyaknya pelangaran HKI tersebut tidak terlepas dari upaya penegakkan hukum yang dirasakan oleh sebagian masyarakat masih kurang. Melalui skripsi ini penulis ingin beberapa hal yang terkait dengan masalah tersebut terutama yang berkaitan dengan peranan pemerintah dalam menegakkan hukum perbuatan pemalsuan merek terkenal serta beberapa permasalahannya seperti (1) Bagaimanakah peranan asas itikad baik dalam menanggulangi pemakaian merek terkenal dari tindakan pemalsuan di Indonesia. (2) Upaya apakah yang telah dilakukan pemerintah dalam hal ini Dirjen HKI untuk menanggulangi pemalsuan merek terkenal di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif yakni dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder saja. Analisis data yang digunakan dalam tulisan ini adalah deskriptif analitis yakni dengan memberikan penjelasan yang selengkap-lengkapnya tentang kriteria merek terkenal dan asas itikad baik yang dikaitkan dengan adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya pada saat pendaftaran dalam daftar umum merek serta bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur hal tersebut. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam menangani perbuatan pemakaian merek secara tanpa hak, seperti upaya-upaya preventif, pre-emptif hingga upaya-upaya represif serta kerja sama lintas sektoral. Dalam menangani masalah tersebut pemerintah dalam hal ini Dirjen HKI telah melakukan identifikasi masalah mulai dari faktor-faktor yang menjadi penyebab hingga kendala-kendala yang timbul dalam penanganannya. Semua upaya-upaya tersebut tentunya akan kurang berarti bila tidak didukung oleh masyarakat luas khususnya yang terkait dengan masalah HKI, dukungan tersebut tentunya sangat dibutuhkan karena ternyata masih banyak masyarakat yang belum memahami arti perlindungan HKI serta bagaimana memprolehnya. Dukungan tersebut diharapkan juga akan dapat mengatasi beberapa aspek yang menjadi kendala dalam penegakkan hukum HKI di Indonesia.

Actions (login required)

View Item