SANKSI DAN PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM NOTARIS SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI TANAH

WERRI, WERRI (2008) SANKSI DAN PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM NOTARIS SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI TANAH. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (SANKSI DAN PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM NOTARIS SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI TANAH) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (547Kb) | Preview

Abstract

Sanksi dan pertanggungjawaban hukum Notaris sebagai PPAT diatur pelaksanaannya dengan PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT adalah merupakan suatu realisasi dari tujuan pemerintah untuk mewujudkan kaedah ekan kepastian hukum dan tata tertib dalam bidang pembuatan akta jual beli tanah. dimana dalam melakukan transaksi jual beli tanah harus dilakukan oleh para pihak dihadapan PPAT dan dibuktikan dengan suatu akta otentik yang disahkan dan ditanda tangani oleh PPAT. Penyelenggaraan pembuatan akta jual beli tanah oleh PPAT ini tidak terlepas dari PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, berkaitan dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan tanah yang membutuhkan suatu kondisi kepastian hukum hak atas tanah baik sebagai informasi bagi pemerintah maupun bagi masyarakat dan untuk menjamin kepastian hukum terhadap hak atas tanah. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah berkaitan dengan bagaimana kedudukan dan kekuatan hukum akta jual beli tanah terhadap penyimpangan dan peraturan perundang-undangan dan bagaimanakah sanksi dan pertanggung jawaban hukum Notaris sebagai PPAT dalam pembuatan akta jual beli tanah.

Actions (login required)

View Item