PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP TERDAKWA YANG TIDAK MAMPU DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA PADANG.

Febri MD, Sherlya (2008) PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP TERDAKWA YANG TIDAK MAMPU DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA PADANG. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP TERDAKWA YANG TIDAK MAMPU DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA PADANG. ) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (542Kb) | Preview

Abstract

Bantuan hukum merupkan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia Dengan adanya bantuan hukim ini setidak-tidaknya prinsip praduga tak bersalah dapt diterapkan dalam setiap tingkat proses pemeriksaan perkara pidana, sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal I ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, bahwa "setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di sidang pengadilan dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap". Bantuan hukum secara cuma telah diatur dalam KUHAP dan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehukuman. Permasalahen dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah plaksanaan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa tidak mampu di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang 2) Apkah kendala yang ditemui oleh penasihat hukum dalam pemberian bantuan hukum di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang- Untuk menjaunab pemasalahan tersebut di atas digunakan pendekabn masalah sscara yuridis sosiologis dengan menggunakan jenis data pnimer dan data sekunder. Kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif kesimpulannya masih sedikit perhra pidana yang terdakwanya didampingi oleh penasehat hukum secara cuma-cuma.

Actions (login required)

View Item