KETERIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN PENYELENGGARAAN RETRIBUSI WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DAN PENDAFTARAN GUDANG DILIHAT DARI UPAYA MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK

Putra, Dhanny (2009) KETERIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN PENYELENGGARAAN RETRIBUSI WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DAN PENDAFTARAN GUDANG DILIHAT DARI UPAYA MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK. Other thesis, Fakultas Hukum..

Preview

PDF (KETERIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN PENYELENGGARAAN RETRIBUSI WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DAN PENDAFTARAN GUDANG DILIHAT DARI UPAYA MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (580Kb) | Preview

Abstract

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintatran-Daeratr telatr menunjukkan adanya itikad baik dari pemerintahan untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang adil, sejahtera dan damai. Pelaksanaan pemerintatran didaerah diharuskan dapat mengambil langkah-langkah maju dan inovatif untuk perkembangan dan pembangunan daerahnya masing-masing serta ti-dak menyimpang dari reformasi itu sendiri sehingga terciptalah Kepemerintahan yang Baik atau Good Governance. Yangdimaksud Good Governance merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan dalam melaksanakan penyediaan "public and services good'disebut Governance (pemerintahan) sedangkan praktek terbaiknya disebut Good Governance (Pemerintahan yang Baik). Agar Good Governonce dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik maka dibutuhkan komitmen dan ketertiban semua pihak yuito pemerintah dan maryarakat.

Actions (login required)

View Item