NAGARI DAN JORONG DALAM PERSPEKTIF PEMERINTAHAN NAGARI DI KABUPATEN SIJUNJUNG

ROESPANDI, BOBBY (2008) NAGARI DAN JORONG DALAM PERSPEKTIF PEMERINTAHAN NAGARI DI KABUPATEN SIJUNJUNG. Masters thesis, Program Pascasarjana Unand.

Preview

PDF (NAGARI DAN JORONG DALAM PERSPEKTIF PEMERINTAHAN NAGARI DI KABUPATEN SIJUNJUNG) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (702Kb) | Preview

Abstract

Penyelenggaraan sistem pemerintahan Desa melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan Desa membawa dampak terhadap keberadaan nagari di Minangkabau, terutama dalam sistem pemerintahannya. Minangkabau secara pemerintahan berbentuk self- governing community, dimana Nagari terdiri atas seperangkat hukum adat dalam sistem pemerintahan lokal yang otonom melalui peranan tigo tungku sajarangan dan prinsip tali tigo sapilin. Untuk Mengakomodir kepentingan nagari dalam kesatuan masyarakat hukum adat, selama penyelenggaraan sistem pemerintahan desa tersebut di bentuk KAN (Kerapatan Adat Nagari) melalui Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 13 tahun 1983 tentang Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dalam propinsi daerah Tingkat I Sumatera Barat. Dimana keberadaan KAN secara fungsional sebagai lembaga yang menggantikan fungsi pemerintahan adat.

Actions (login required)

View Item