Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar Dalam Pengembangan Sektor Pariwisata Pasca Terbakarnya Istana Pagaruyung Tahun 2007 -2009

NELFI, NELFI (2008) Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar Dalam Pengembangan Sektor Pariwisata Pasca Terbakarnya Istana Pagaruyung Tahun 2007 -2009. Other thesis, Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik.

Preview

PDF (Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar Dalam Pengembangan Sektor Pariwisata Pasca Terbakarnya Istana Pagaruyung Tahun 2007 -2009) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (610Kb) | Preview

Abstract

Penelitian ini menggambarkan tentang bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar dalam mengatasi masalatr pariwisata pasca terbakarnya Istana Pagaruyung yang berdampak terhadap turunnya kunjungan wisata dan pendapatan daerah sektor wisata. Disini juga melihat kendala yant dihadapi Pemerintah Daerah dalam pengembangan pariwisata. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kebijakan, khususnya teori James Anderson untuk menentukan kebijakan yang tepat dalam mengatasi masalah publik. Dimana pada masalah pariwisata yang ada di Kabupaten Tanah Datar diperlukan kebijakan yang tepat oleh pemerintah untuk mengatasi masalah yang ada untuk meningkatkan kunjungan juga PAD sektor wisata dalam mengembangkan pariwisata daerah. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan secara kualitatif melalui metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara observasi dan dokumentasi serta studi kepustakaan dengan pemilihan informan secara sengaja (Purposive Sampting), sedangkan unit analisis penelitian ini adalah lembaga yaitu DPRD Kabupaten tahan datar , dinas seni dan pariwisata daerah Kabupaten Tanah Datar, Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten tanah datar, serta dengan melakukan uji keabsahan data secara triangulasi untuk mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi. Dari teori yang digunakan untuk analisis dapat dis.impulkan bahwa masalah dalam menetapkan kebtjakan untuk mengatasi masalah pubtit tersebut belum dapat diatasi dengan baik, Pemerintah hanya memprioritaskan kepada pembangunan lstana Pagaruyung yang masih berlangsung saat ini, jadi masalah pariwisata yang ada selama pembangunan menjadi tidak teratasi. Kebijakan seperti ini juga mempunyai alasan karena keterbatasan dana dan pemerintah sendiri belum mempunyai RIPPDA atau master plan dalam pengembangan pariwisatanya agar pariwisatanya terarah dan bisa bersaing dengan daerah lainnya jadi banyak investor yang mau bekeda salna dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, selain ifu kerjasama pemerintah, masyarakat, dan juga stake holder sebagai pelaksana di lapangan harus saling bekerjasama. Disamping itu di Kabupaten Tanah Datar jrrga belum adan pHzu (Persatuan Hotel dan Restoran Irdonesia) dan ASITA (Asosiasi Tourisme Indonesia) yang dapat mengawasi perkembangan pariwisata daerah di Kabupaten Tanah Datar.

Actions (login required)

View Item