PELAKSANAAN KONVENSI WINA 1961 TENTANG HUBUNGAN DIPLOMATIK OLEH PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP PEJABAT DIPLOMATIK ASING YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI INDONESIA (Kasus Narkotika Dua Diplomat Amerika Serikat di Jakarta Tahun 1994)

Yovani, Shinta (2008) PELAKSANAAN KONVENSI WINA 1961 TENTANG HUBUNGAN DIPLOMATIK OLEH PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP PEJABAT DIPLOMATIK ASING YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI INDONESIA (Kasus Narkotika Dua Diplomat Amerika Serikat di Jakarta Tahun 1994). Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF ( PELAKSANAAN KONVENSI WINA 1961 TENTANG HUBUNGAN DIPLOMATIK OLEH PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP PEJABAT DIPLOMATIK ASING YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI INDONESIA (Kasus Narkotika Dua Diplomat Amerika Serikat di Jakarta Tahun 1994)) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (590Kb) | Preview

Abstract

Sejarah telah membuktikan adanya perkembangan yang pesat mengenai prinsip hukum internasional,teristimewa hukum diplomatik.Setelah terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa maka usaha kodifikasi di bidang hukum diplomatik semakin berkembang dengan ditetapkannya konversi wina tahun 1961 tentang hubungan diplomatik.setiap misi perwakilan diplomatik memiliki hak kekebalan dan hak istimewa dan semuanya itu telah dijamin keberadaannya di dalam konvensi wina tahun 1961 tentang hubungan diplomatik.Pemerintah Republik Indonesia pada awal tahun 1992telah ikut meratifikasi konvensi wina tahun 1961 ini menjadi undang- Undang nomor I dan 2 tahun 1982 sebagai pedoman hukum dalam bidang diplomatik dan konsuler. Dalam praktek setiap misi perwakilan diplomatik dan para stafnya diberikan kekebalan dan keistimewaan untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya di negara penerima. namun pada kenyataannya banyak kasus penyalahgunaan kekebalan dan keistimewaan diplomatik terjadi di negara penerima, contohnya yang terjadi di indonesia pada bulan februari tahun 1994 dimana dua orang staf kedubes amerika serikat yang berkedudukan sebagai staf teknis dan administrasi telah terbukti melakukan suatu tindak pidana pengedaraan obat-obatan terlarang dengan barang bukti pil ectasy. Terhadap tindakan yang dianggap bertentangan dengan undang-undang negara penerima, pemerintah harus memproses dan mengambil tindakan tegas dengan jalan penyidikan dan penyelidikan, penahanan bahkan persona non grata.Dalam penelitian ini pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa sering terjadi pelanggaran Undang-undang pada negala penerima oleh pejabat diplomatik asing disebabkan penyalahgunaan hak kekebalan dan hak istimewa yang diberikan kepadanya.

Actions (login required)

View Item