PELAKSANAAN KERJASAMA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS ASEAN DENGAN CHINA ( ACFTA ) TAHUN 2O1O DAN IMPLIKASINYA BAGI INDONESIA

NURKHAIRIAH, NURKHAIRIAH (2008) PELAKSANAAN KERJASAMA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS ASEAN DENGAN CHINA ( ACFTA ) TAHUN 2O1O DAN IMPLIKASINYA BAGI INDONESIA. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (PELAKSANAAN KERJASAMA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS ASEAN DENGAN CHINA ( ACFTA ) TAHUN 2O1O DAN IMPLIKASINYA BAGI INDONESIA) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (605Kb) | Preview

Abstract

Kerjasama Perdagangan Bebas ASEAN dengan china (ACFTA) disepakati pada tahun 2002 dengan ditandatanganinya Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa- Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Rakyat China Tahun 2002. Pelaksanaan ACFTA pada tahun 2010 adalah pelaksanaan secara optimal dengan tarif hingga 0% pada sektor barang dalam Normal Track I. Indonesia meratifikasi perjanjian Aepfn ini dengan Kepres Nomor 48 tahun 2A04. Sebagaimana yang telah ditetapkan bahwa pelaksanaan ACFTA tahun 2010 ini akan mulai diberlakukan sejak I januari 2010 ini. Namun Awal pelaksanaan ACFTA di Indonesia" pemerintah Indonesia mengadakan usulan untuk mengadakan pembicaraan ulang (renegosiasi), hal ini terkait ada beberapa sekfor di Indonesia yang belum siap untuk menghadapi ACFTA. Adapun beberapa permasalahan yang diangkat, adalah : Bagaimanakah pelaksanaan Kerjasama Perdagangan Bebas ASEAN dengan China (ACFTA) tahun 2010 di tndonesia, dan Bagaimanakah Implikasi Kerjasama Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN dengan china ( ACFTA) tahun 2010 bagi Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan ketenfuan Perundang-undangan, literatur dan buku-buku referensi. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan disimpulkan bahwa, Pelaksanaan ACFTA di Indonesia diawali dengan pro dan kontra ,dilihat dari kebijakan pemerintah juga bertentangan dengan UUD tahun 1945, namun menyikapi tral ini maka pemerintah Indonesia mengusulkan adanya renegosiasi kembali akan pelaksanaan ACFTA ini di indonesia. Diharapkan dengan renegosiasi yang dilakukan dapat menghasilkan suatu kerjasama yang lebih mengutamakan kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan, sehingga bisa diselaraskan dengan UUD tahun 1945 . Dalam pelaksanaannya bahwa secara umum ACFTA di Indonesia telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam aturan intemasional yang mengatur tentang kerjasama ACFTA ini. Dalam hal permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan ACFTA ini bahwa pemerintah perlu untuk'lebih mempersiapkan diri dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan serta peraturan-peraturan mendukung untuk meminimalisir implikasi negative atas pelaksanaan ACFTA ini di Indonesia serta menerapkan aturan tersebut secara tegas dan memberikan kepastian hukum. Pemerintah Indonesia juga perlu segera melakukan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia agar dapat bersaing dengan negara-negara anggota ASEAN lainya dan terutama terhadap negara China

Actions (login required)

View Item