FUNGSI CAMAT SEBAGAI KOORDINATOR PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KOTA PADANG DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 SERTA PENERAPANNYA (Studi Kasus di Kantor Camat Padang Barat)

Nessia, Nessia (2008) FUNGSI CAMAT SEBAGAI KOORDINATOR PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KOTA PADANG DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 SERTA PENERAPANNYA (Studi Kasus di Kantor Camat Padang Barat). Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (FUNGSI CAMAT SEBAGAI KOORDINATOR PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KOTA PADANG DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 SERTA PENERAPANNYA (Studi Kasus di Kantor Camat Padang Barat)) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (393Kb) | Preview

Abstract

Perkembangan di era otonomi daerah membawa perubahan yang mendasar terhadap hubungan pemerintah pusat dan daerah. Rumusan kebijakan otonomi daerah yang dianut dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, secara eksplisit memberikan otonomi seluas- luasnya kepada pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana yang dimaksud dalam pembukaan undang-undang dasar 1945, menjadi suatu tujuan utama yang harus dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Camat sebagai salah satu unsur pelaksana penyelenggara pemerintahan di wilayah administratif kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota, yang menerima pelimpahan sebagian wewenang bupati/walikota memiliki fungsi yang sangat penting dalam membantu tugas-tugas bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan. Dalam kajian penelitian dan penulisan skripsi ini ada beberapa pokok permasalahan yang dikemukakan diantaranya : 1. Bagaimana pengaturan dan pelaksanaan fungsi camat sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan kecamatan di kota Padang. 2) Apa saja permasalahan yang dihadapi oleh camat dalam melaksanakan peranannya dan bagaimana upaya mengatasinya. Dalam hal penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sosiologis/empiris, yaitu penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dianalisis secara kualitatif dengan mengumpulkan data-data tersebut guna diambil kesimpulan tanpa menggunakan angka-angka statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi camat dalam pembinaan masyarakat dibidang sosial, politik, hukum dan budaya yaitu dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan baik mengenai pendidikan, kesehatan kepada masyarakat, menciptakan ketentraman dan ketertiban umum, serta melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan politik serta mengenai tertib berdemokrasi kepada masyarakat di wilayah kecamatan. Adapun salah satu permasalahan yang dihadapi camat dalam melaksanakan fungsinya dalam hal koordinasi kurangnya koordinasi dari pemerintahan, yaitu sering terjadinya keterlambatan informasi mengenai hal-hal yang terjadi di masyarakat sehingga terjadi saling lempar tanggung jawab antara perangkat kecamatan dengan kelurahan. Upaya yang dilakukan camat menanggulangi permasalahan tersebut yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaan pemerintahan di wilayahnya.

Actions (login required)

View Item