Penguatan Peran Masyarakat Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik, (Studi Terhadap Proses Perumusan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten kota di Sumatera Barat)

Yose, Rizal and Hanida, Rozidateno Putri (2010) Penguatan Peran Masyarakat Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik, (Studi Terhadap Proses Perumusan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten kota di Sumatera Barat). Working Paper. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK. (Unpublished)

Microsoft Word (Penguatan Peran Masyarakat Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik, (Studi Terhadap Proses Perumusan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten kota di Sumatera Barat)) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (31Kb)

Abstract

Jika di pelajari secara lebih seksama, sistem pemerintahan Daerah yang baru, tersirat bahwa dari UU No 22/1999, sebetulnya tersirat keinginan untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih demokratis, dimana proses politik dan pemerintahan bekerja secara lebih efektif. Pemerintah di zaman Orde Baru, melakukan banyak sekali kesalahan dalam menjalankan roda kekeuasaannya. Perumusan sebuah peraturan daerah, yang dimulai dari tahapan inisiatif draft. yang akan ditingkatkan menjadi academic draft harus mendapat tanggapan dari masyarakat. Maka tujuan penelitian ini dapat diperinci lagi yaitu:Untuk mendeskripsikan proses perumusan peraturan daerah Kabupaten-Kota di Sumatera Barat dan untuk mendeskripsik-an peran masyarakat Kabupaten-Kota dalam perumusan Peraturan Daerah, berikut yang menjadi tujuannya adalah untuk mendeskripsikan kendala dan usaha yang dilakukan masyarakat Kabupaten-Kota guna meningkatkan perannya dalam proses perumusan Peraturan Daerah. Untuk mencapai tujuan penelitian tentang proses perumusan peraturan daerah Kabupaten/Kota ini maka perleliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Untuk mendukung pelaksanaaan Otonomi Daerah, para perancang Peraturan Daerah yaitu dari eksekutif dan legislatif harus mempersiapkan diri dengan memperdalam pengetahuan bidang perundang-undangan dan kebijakan publik, sehingga proses penyusunan dan pembahasannya dapat berjalan dengan efektif. Penguasaan materi dan teknik penyusunan Peraturan Daerah, akan membawa dampak positif terhadap perspektif Peraturan Daerah. Produk hukum daerah dalam hat ini adalah peraturan Daerah harus dirancang, disusun dan diberlakukan sacara baik. Untuk bisa meningkatkan peran masyarakat dalam perumusan kebijakan publik selain dengan harus proaktifnya pemerintah daerah dalam menjaring aspirasi masyarakat. Masyarakat juga harus meningkatkan posisi tawamya terhadap pemerintah, sehingga ide-dan masukan-masukan yang disampaikan dapat benar-benar bisa lahir menjadi ranperda dan menjadi perda. Masyarakat juga harus melakukan pengawalan penuh terhadap usulan mereka, sehingga tidak lagi terjadi usulan yang hilang di tengah jalan atau hanya menjadi angin lalu bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik.

Actions (login required)

View Item