HUBUNGAN PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH

Syarief, M. (2010) HUBUNGAN PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (HUBUNGAN PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH ) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (586Kb) | Preview

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan suatu tindak pidana yang luar biasa ( ekstra ordinarycrime ) dan sangat sulit untuk dibuktikan, oleh karena itu butuh penanganan yang luar biasa pula dalam menghadapi tindak pidana korupsi. Salah satu upaya pembuktian yang digunakan dalam perkara tindak pidana korupsi adalah dengan menggunakan sistem pembalikan beban pembuktian. Dalam sistem ini, yang memiliki kewajiban pembuktian adalah seorang tersangka atau terdakwa/penasihat hukum, dimana seorang tersangka wajib untuk membuktikan bahwa harta benda serta kekayaannya bukan merupakan hasil dari tindak pidana. Permasalahan yang dibahas adalah: 1) Bagaimanakah sistem pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 2) Apakah sistem pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan asas praduga tak bersalah ( presumption of innocence ) yang dianut oleh KUHAP.

Actions (login required)

View Item