INVENTARISASI DAN ANALISIS YURIDIS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT YANG MEMUAT KETENTUAN SANKSI

Gond, Yardi and Yuliandri, Yuliandri and Adegustara, Frenadin and Rusli, Ahmad and Najmi, Najmi (2008) INVENTARISASI DAN ANALISIS YURIDIS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT YANG MEMUAT KETENTUAN SANKSI. Project Report. Universitas Andalas. (Unpublished)

Preview

PDF (INVENTARISASI DAN ANALISIS YURIDIS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT YANG MEMUAT KETENTUAN SANKSI) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1888Kb) | Preview

Abstract

Penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang didasarkan pada asas desentralisasi, dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan, memungkinkan pemerintah daerah (kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah) membuat peraturan daerah, apakah itu dalam bidang otonomi daerah ataupun yang berasal dari tugas pembantuan. Dalam pembentukan peraturan daerah, maka dilihat dari materi muatannya (isi) suatu peraturan daerah dapat memuat ketentuan sanksi apakah itu ketentuan sanksi pidana ataupun sanksi administrasi.

Actions (login required)

View Item