KONTRAK JUAL BELI LPG (LIQUEFIED PETROLIUM GAS) ANTARA PERTAMINA DENGAN PERUSAHAAN ASING DITINJAU DARI SUDUT HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL

Narsif, Narsif (2008) KONTRAK JUAL BELI LPG (LIQUEFIED PETROLIUM GAS) ANTARA PERTAMINA DENGAN PERUSAHAAN ASING DITINJAU DARI SUDUT HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL. Project Report. Universitas Andalas. (Unpublished)

Preview

PDF (KONTRAK JUAL BELI LPG (LIQUEFIED PETROLIUM GAS) ANTARA PERTAMINA DENGAN PERUSAHAAN ASING DITINJAU DARI SUDUT HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (443Kb) | Preview

Abstract

Pada saat sekarang perdagangan internasional yang semakin meningkat, menyebabkan meningkat pula pembuatan kontrak jual beli yang bersifat internasional. Dalam hal ini Indonesia sebagai negara penghasil LPG juga mengalami pembuatan kontrak jual beli internasional. Karena kontrak jual beli internasional itu merupakan hubungan hukum yang melintasi batas-batas negara, maka akan terjadi dualisme aspek hukum yang mengaturnya, yaitu berupa hukum nasional dan hukum internasional. Hukum nasional muncul dikarenakan masing-masing negara mempunyai jurisdiksi nasional, sedangkan hukum internasional muncul dikarenakan adanya keinginan negara-negara untuk menciptakan harmonisasi hubungan hukum internasional itu sendiri, yang akhirnya melahirkan hukum perjanjian internasional. Oleh karena itu dirasakan sangat penting diadakan penelitian ini, untuk mengumpulkan data dilakukan dengan cara telaahan pustaka dan wawancara semistruktural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak jual beli LPG yang dilakukan oleh Indonesia dengan perusahaan asing sesuai dengan hukum perjanjian internasional (konvensi Wina 1980), namun demikian Indonesia/Pertamina (sebagai penjual) dan Jepang/Kyoto Oil, Co, Ltd (sebagai penjual) belum lagi merativikasi konvensi ini.

Actions (login required)

View Item