KEDUDUKAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM PELAKSANAAN MERGER (STUDI TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NO. 57 TAHUN 2010)

WARMAN, MAHLIYANTI ADELIA (2010) KEDUDUKAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM PELAKSANAAN MERGER (STUDI TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NO. 57 TAHUN 2010). Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (KEDUDUKAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM PELAKSANAAN MERGER (STUDI TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NO. 57 TAHUN 2010)) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (269Kb) | Preview

Abstract

Lahirnya Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memberikan amanat tersendiri kepada pemerintah untuk membentuk peraturan pemerintah tentang merger sebagaimana terkandung dalam Pasal 29 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (2). Dengan banyaknya persaingan antar badan usaha dalam pasar mengakibatkan pelaku usaha saling berlomba menemukan strategi-stategi baru agar usahanya tetap berjalan dengan baik. Salah satunya dengan melakukan merger. Oleh karena itu, pemerintah membentuk PP No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan usaha dan Pengambilalihan Saham yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dengan tujuan agar pelaksanaan merger memiliki aturan yang jelas dan adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan merger. Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin mencoba mengangkat permasalahan mengenai bagaimana kedudukan KPPU dalam hal terjadinya merger dan bagaimana pelaksanaan merger berdasarkan PP No 57 Tahun 2010. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif, dan datanya diperoleh dari penelitian kepustakaan yang kemudian diolah dengan cara editing serta dianilisis dengan analisisi kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen. Dari hasil penulisan dapat ditarik kesimpulan bahwa KPPU memiliki kedudukan yang sangat penting karena dipercaya oleh PP No. 57/2010 sebagai lembaga yang menjadi penopang, penegak dan pengawas terjadinya merger, sedangkan untuk pelaksanaan merger dilakukan dengan tahap persiapan internal perusahaan untuk memenuhi kebutuhan persyaratan merger, dan setelah semuanya terpenuhi, maka dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan merger menurut PP No. 57/2010 mengenai rencana merger wajib diberitahukan kepada KPPU serta pelaku usaha juga dapat melakukan konsultasi secara sukarela kepada KPPU.

Actions (login required)

View Item