KERJASAMA PENGELOLAAN PASAR NAGARI YANG SALING MENGUNTUNGKAN (WIN-WIN SOLUTION) DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Abbas, Ardi (2014) KERJASAMA PENGELOLAAN PASAR NAGARI YANG SALING MENGUNTUNGKAN (WIN-WIN SOLUTION) DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN. Working Paper. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. (Unpublished)

PDF (KERJASAMA PENGELOLAAN PASAR NAGARI YANG SALING MENGUNTUNGKAN (WIN-WIN SOLUTION) DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (10Kb)

Abstract

Pasar nagari memiliki arti penting dalam perkembangan perekonomian di Sumatera Barat. Pentingnya pasar nagari tercermin sebagai wadah perkonomian, dari jumlahnya yang lebih banyak (92,3 %) dari pada pasar bukan nagari serta tersebar di seluruh Sumatera Barat. Selain itu keberadaan pasar nagari berkaitan dengan keberadaan nagari itu sendiri, sehingga nagari dan pasar nagari merupakan komponen yang tidak dapat dipisahkan dalam struktur sosial budaya Minangkabau. Laporan penelitian dosen muda ini menjelaskan tentang kerjasama yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan nagari dalam pengelolaan pasarnya. Dari hasil penelitian diketahui bahwa telah dibentuk organisasi yang berwenang memfasilitasi pasar nagari, walaupun pada wilayah itu pasar nagari tetap dikelola secara otonom oleh nagari yang bersangkutan. Kabupaten Padang Pariaman membentuk Kantor Dinas Pasar dan Perparkiran. Peran organisasi ini adalah untuk membantu Bupati mengefektifkan pengelolaan pasar. Untuk itu telah diterbitkan Surat Keputusan yang pada intinya mengatur tata cara pembentukan komisi dan pengurus pasar nagari dan masa jabatannya. Pemerintah kabupaten tidak mencampuri keputusankeputusan yang diambil oleh masing-masing nagari dalam hal pengelolaan pasar nagarinya. Walaupun secara ekonomi pemerintah kabupaten itu tidak diuntungkan dengan keberadaan pasar nagari, namun mereka tetap mendanai pembangunan pasar nagari sebagai bentuk dari : (a) pengakuan pasar nagari dan nagari sebagai wilayah yang otonom, (b) sebagai bagian dari tugas pemerintah kabupaten dalam rangka melayani kepentingan masyarakat nagari. Sebagai tindak lanjutnya telah dicantumkan dalam APBD kabupaten tentang rehabilitasi pembangunan pasar nagari dengan cara bekerja sarna dengan nagari yang bersangkutan khususnya tentang pembagian keuntungan dari hasil pasar, namun kerja sarna tersebut belum menguntungkan pemerintah kabupaten. Juga ditemukan adanya kerancuan tentang tata cara serah terima antara aset desa ke nagari sehingga berimbas pada pengelolaan pasar nagari yang ada.

Actions (login required)

View Item