FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENEGAKKAN PERATURAN DAERAH DIKAITKAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA

Martha, Wiesdianto (2014) FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENEGAKKAN PERATURAN DAERAH DIKAITKAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA. Other thesis, Universitas Andalas.

Preview

PDF Download (270Kb) | Preview

Abstract

Dalam percepatan pembangunan yang sedang berlangsung saat ini sangat dituntut adanya peningkatan pelayanan kepada masyarakat di segala aspek kehidupan. Bentroknya Satuan Polisi Pamong Praja dengan masyarakat dalam menjalankan tugasnya sangat jauh dari sosok ideal yang sejatinya menggambarkan aparatur Pemerintahan Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma-norma lain yang hidup dan berkembang di masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja harus difungsikan juga sebagai unsur pembinaan masyarakat dan sosialisasi berbagai Peraturan Daerah. Dengan melakukan pendekatan persuasiv secara intens kepada warga yang bergerak di sektor informal. Oleh karena itu, dalam skripsi ini Penulis mengangkat permasalahan, yaitu bagaimana keberadaan, peran dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakan Peraturan Daerah, bagaimana pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah tersebut dikaitkan dengan hak asasi manusia. Untuk menjawab pertanyaan di atas Penulis menggunakan metode yuridis sosiologis yaitu pembahasan yang dititikberatkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta melihat bagaimana pelaksanaannya di lapangan, kemudian dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Berdasarkan penelitian Aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan operasi penertiban kadang bersikap sangat reaktif tanpa mengindahkan hak-hak warga negara dan warga Kota Padang, dan Pemerintah Daerah kota Padang harus memberikan tempat berjualan bagi masyarakat pedagang yang dimana telah diamanahkan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat. Dari hasil pembahasan, Penulis berkesimpulan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja harus melakukan tindakan persuasif, Peraturan Daerah harus dibenahi lagi, sumber daya manusia personil harus ditingkatkan, dalam melakukan penertiban Satuan Polisi Pamong Praja harus secara berkelanjutan atau dalam penegakkan Peraturan Daerah hanya separoh-separoh agar tidak adanya diskriminasi terhadap masyarakat pedagang kaki lima tersebut, Penulis menyarankan kepada Satuan Polisi Pamong Praja terutama kualitas sumber daya manusia personil harus ditingkatkan lagi, dalam melakukan tugas haruslah konsisten, Pemerintah Daerah harus memberikan tempat yang representatif bagi masyarakat pedagang kaki lima, Satuan polisi Pamong Praja dalam melakukan tugasnya seharusnya melakukan pemberdayaan masyarakat.

Actions (login required)

View Item