Wenni Fanni,, Wenni Fanni,
(2014)
Implementasi Prinsip Demokrasi Dalam Tahapan Pelaksanaan Pemilu Kada Gubernur Provinsi Sumatera Barat 2010.
Other thesis, Universitas Andalas.
Abstract
Pemilu Kada Gubernur hanya dijadikan euforia politik pasca reformasi. Hal ini tidak banyak memberikan pendidikan politik untuk masyarakat, dan bukan tujuan arah demokrasi. Di Sumatera Barat pada pelaksanaan Pemilu Kada Gubernur 2010, para calon berasal dari elit, birokrat, dan pengusaha. Proses pelaksanaan berlangsung tanpa konflik fisik, namun ini belum menjamin bahwa demokrasi telah terlaksana dengan baik dalam Pemilu Kada Gubernur 2010 di Sumatera Barat. Maka dari itu, skripsi ini meninjau bagaimana penerapan prinsip demokrasi dalam tahapan pelaksanaan Pemilu Kada Gubernur Sumatera Barat 2010. Teori Demokrasi Prosedural menurut Dahl, menjadi landasan skripsi ini. Prinsip demokrasi prosedural ini terdiri dari: Pertama, ketersediaan konstitusi sebagai jaminan demokrasi dengan indikator legitimasi, penegakan rule of law, dan kesetaraan politik. Kedua, sistem pemilihan dan partai yang digunakan sebagai mobilitas demokrasi dengan indikator responsibilitas, transparansi dan akuntabilitas. Ketiga pelembagaan politik mengandung 6 unsur lembaga politik yang tidak aboslut dalam penerapannya di tingkat lokal, indikator terdiri dari kontrol agenda, partisipasi, dan pemahaman yang cerah. Skripsi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus instrumental, serta tipe penelitian deskriptif. Kemudian data dianalisa berdasarkan tipe analisis data eksplanasi. Informan dipilih dengan teknik purpossive sampling, dan pengumpulan informasi dengan wawancara mendalam, dari masing-masing pihak yang terkait dalam Pemilu Kada Gubernur Sumatera Barat 2010. Pada pelaksanaan Pemilu Kada Gubernur di Sumatera Barat 2010 lalu, sudah terlaksana sesuai dengan prinsip demokrasi. Dari aspek konstitusi, Pemilu Kada Gubernur Sumatera Barat 2010 telah dilindungi oleh konstitusi yang menjamin penerapan prinsip demokrasi, yaitu legitimasi, penegakan rule of law, dan kesetaraan politik. Seperti halnya di aspek sistem pemilihan dan partai politik, nilai responsibilitas serta transparansi dan akuntabilitas sudah mulai ada dalam pelaksanaan tahapan Pemilu Kada Gubernur Sumatera Barat 2010. Hal tersebut juga didukung dengan pelembagaan politik yang hampir mendekati indikator dalam unsur-unsur lembaga politik di pemerintahan lokal yang demokratis. Penemuan dari penelitian ini terdapat penerapan prinsip demokrasi yang tidak maksimal, dan praktik yang berbeda. Faktor dari hal tersebut adalah multi tafsir dalam pemaknaan demokrasi pada konstitusi. Kemudian, hal ini berdampak pada kelancaran jalannya sistem pemilihan dan dinamika partai di lokal. Oleh karena
1
itu, perlu ada pelembagaan politik di daerah sebagai mobilisasi dua aspek tersebut dalam praktik demokrasinya. Kata kunci : Pemilu Kada Gubernur, Demokrasi Lokal, dan Demokrasi.
Actions (login required)
 |
View Item |
