PERAN AKTOR DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NO.5 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA SUMATERA BARAT

FITRIYANA, RENNI (2014) PERAN AKTOR DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NO.5 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA SUMATERA BARAT. Other thesis, andalas university.

Preview	PDF Download (255Kb) | Preview
Preview	PDF Download (250Kb) | Preview
Preview	PDF Download (376Kb) | Preview

Abstract

ABSTRAK Renni Fitriyana (06193018) Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, 2014. Judul Skripsi Peran Aktor Dalam Perumusan Kebijakan Peraturan Daerah No.5 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat. Dibimbing oleh Pembimbing I Drs. Syaiful, M.Si dan Pembimbing II Andri Rusta, S.IP,M.PP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran aktor dalam proses perumusan kebijakan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Adapun salah satu dari aktor tersebut ialah 5 orang inisiator dari Dinas ESDM. Penelitian ini dilihat dari teori yang dikemukakan oleh Thomas R.Dye yang menjelaskan bahwa dalam merumuskan kebijakan ada beberapa tahap yaitu tahap identifikasi masalah, tahap agenda kebijakan, tahap penyusunan kebijakan, dan tahap legitimasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode kualititatif dengan tipe deskriptif. Proses pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling. Unit analisis yang digunakan adalah lembaga, data berupa primer dan sekunder serta uji keabsahan data dengan triangulasi sumber data. Teknik analisa data yang digunakan adalah etik dan emik. Penelitian ini mengacu pada teori peran aktor dalam perumusan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan-tahapan perumusan kebijakan sesuai dengan teori perumusan kebijakan oleh Thomas R.Dye telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat. Diketahui bahwa peranan aktor-aktor perumusan kebijakan yaitu eksekutif bersama beberapa SKPD yaitu Kesbangpollinmas, Bappeda, Biro Hukum, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas PU, Dinas Perhubungan, telah berperan dalam perumusan kebijakan mulai dari perencanaan hingga pengesahan. Sedangkan legislatif berperan sebagai pengesahan kebijakan, pembentukan anggaran dan ikut mengawasi jalannya perda. Mengenai sosialisasi kebijakan, hanya sebatas tataran birokrasi dan tidak menyentuh secara langsung ke masyarakat. Proses perumusan tidak melibatkan semua pihak. Bahkan aktor yang terlibat tidak seluruh tataran birokrasi bahkan inisiator hanya berasal dari beberapa orang saja. Dan media pun satu-satunya pihak yang mendesak untuk disahkannya Perda No.5 Tahun 2007 sesegera mungkin. Kata kunci : peran aktor, perumusan kebijakan, peraturan daerah penanggulangan bencana.

Actions (login required)

View Item