PERMADA, JEJE HENDRO
(2014)
FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH TERHADAP PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN BELANJA DAERAH PADA DINAS
PERKEBUNAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN
2012.
Other thesis, ANDALAS UNIVERSITY.
Abstract
FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TERHADAP PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA
DAERAH PADA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN KUANTAN
SINGINGI TAHUN 2012
(Jeje Hendro Permada, No. Bp 810113369, Fakultas Hukum Reguler Mandiri
Univesitas Andalas, Jumlah Halaman 52 + vi, Tahun 2014)
ABSTRAK
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah yang berkedudukan sebagai lembaga pemerintah Daerah, dimana sebagian
dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki tanggung jawab yang sama dengan
Pemerintah Daerah dalam membentuk peraturan daerah untuk kesejahteraan rakyat
dalam pelaksanaan era otonomi daera, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor.
32 Tahun 2004 Tentnag Pemerintahan Daerah. Adapun yang menjadai identifikasi
masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengawasan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah terhadap pelaksanaan Aanggaran Pendapatan Belanja Daerah pada
Dinas Perkebunan Kabupaten Kuantan Singingi, apa saja Faktor penghambat yang
dihadapi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pengawasan pelaksanaan
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada dinas Perkebunan Kabupaten Kuantan
Singingi Tahun 2012. Jenis penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis yakni pendekatan
yang mengutamakan segi sosiologis dari objek penelitian dimana peneliti akan
melakukan pengumpulan data berupa wawancara. Sedangkan bila ditinjau dari
sifatnya peneliti ini bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran secara jelas
mengenai pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pelaksanaan
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada Dinas Perkebunan Kabupaten Kuantan
Singingi Tahun 2012. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pengawasan yang
dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah pada dinas Perkebunan Kabupaten Kuantan Singingi
Tahun 2012 kurang terlaksana dengan baik, Dimana dalam pelaksanaan pengawasan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dilaksanakan
dengan pengawasan preventif dimana Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
dan keputusan Kepala Daerah baru berlaku sesudah ada pengesahan dari pejabat yang
berwewenang, dan pengawasan refresif yaitu ada pembatalan perda yang
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum yang
lebih tinggi tingkatnya. Faktor penghambat dalam pengawasan secara garis besar
disebebkan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang tidak dapat
bertindak bebas menurut keinginanya sendiri, hal ini disebabkan anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah merupakan perwakilan dari organisasi poltik yang
mempinyai visi dan misi tersendiri, faktor Sumber Daya Manusia mempengaruhi
tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kurangnya komunikasi ini dapat
menyebabkan aspirasi yang berasal dari masyarakat kurang tertampung
Actions (login required)
 |
View Item |
