Program Pandu Gempita Sebagai Salah Satu Upaya Pengentasan Kemiskinan(Studi Kasus Di Kota Payakumbuh)

Ananda, Rida (2017) Program Pandu Gempita Sebagai Salah Satu Upaya Pengentasan Kemiskinan(Studi Kasus Di Kota Payakumbuh). - . ISSN - (Unpublished)

Preview

PDF Download (237Kb) | Preview

Abstract

Salah satu upaya pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan di Kota Payakumbuh adalah melalui program Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kab/Kota Sejahtera (Pandu Gempita). Pandu Gempita merupakan program nasional yang dilaksanakan oleh Kementrian Sosial yang dimulai sejak tahun 2013 dimana Kota Payakumbuh menjadi salah satu daerah pilot project. Dalam penelitian ini yang dilihat adalah bagaimana pelaksanaan program Pandu Gempita di Kota Payakumbuh, apakah tujuan dari pelaksanaan program Pandu Gempita sudah dapat dicapai di Kota Payakumbuh dan persoalan-persoalan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan program Pandu Gempita di Kota Payakumbuh. Dalam pelaksanaan program Pandu Gempita di Kota Payakumbuh, berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 59 Tahun 2013 dibentuk sebuah unit layanan satu atap dengan nama Unit Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Anak Nagari (UPT-KAN). Unit ini menggunakan skema beragam loket dan beragam layanan. UPT-KAN menganut model True One-Stop dengan wadah Lokasi Fisik Kantor. Model pelayanan ini mengintegrasikan berbagai jenis pelayanan dan melibatkan berbagai kewenangan. Program Pandu Gempita melalui UPT-KAN secara tidak langsung dalam jangka panjang dapat menurunkan tingkat kemiskinan di Kota Payakumbuh. Namun, sejauh ini UPT-KAN baru melakukan proses administratif, subtansi pelayanan satu atap dalam pengentasan kemiskinan belum lagi bisa diwujudkan. UPT-KAN belum memiliki kekuatan dan kewenangan yang cukup luas dalam menjalankan peran dan fungsinya. Hal ini terlihat dari kesulitan yang dihadapi UPT-KAN dalam merangkul program-program penanggulangan kemiskinan yang ada pada SKPD teknis. Pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan masih berjalan parsial. Terhadap Sumber Daya Manusia dan pendanaan diperlukan dukungan yang lebih baik. Selama ini untuk personel yang diletakan pada UPT-KAN rangkap jabatan dengan pekerjaan yang ada pada SKPD pengirim. Hal ini menyebabkan personel tersebut tidak maksimal dalam pekerjaannya. Oleh sebab itu evaluasi, sinergitas dan pembinaan pemerintah sangat diperlukan dalam kelangsungan program ini.

Actions (login required)

View Item