Evaluasi Program Dasar Pembangunan Partisipatif (Studi Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Padang)

Kusdarini , Kusdarini and Apriwan, Apriwan and Saptono, M. Hari (2010) Evaluasi Program Dasar Pembangunan Partisipatif (Studi Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Padang). Project Report. Lembaga Penelitian Universitas Andalas. (Unpublished)

PDF (Evaluasi Program Dasar Pembangunan Partisipatif (Studi Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Padang)) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1310Kb)

Abstract

Penelitian bertujuan Untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan Program Dasar Pembangunan Partisipatif (PDPP). Untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai dengan pelaksanaan Program Dasar Pembangunan Partisipatif (PDPP).Untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Dasar Pembangunan Partisipatif (PDPP). Penelitian di lakukan di dua daerah di Sumatera Barat yaitu Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Padang. Data dikumpulkan dengan melakukan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Data hasil penelitian disajikan secara deskriptif dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Dasar Pembangunan Partisipatif di dua daerah ini belum berjalan sesuai dengan tujuan PDPP. Di Kabupaten Lima puluh Kota Program PDPP yang dilaksanakan adalah Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMn), dokumen Program Investasi dan Program Pembiayaan(PP). Sementara di Kota padang dokumen RPJMk dan Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif (P4) Kendala utama dalam pelaksanaan PDPP di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah permasalahan dana, anggaran dana untuk PDPP yang dituangkan dalam APBD sangat kecil untuk membiayai pelaksanaan PDPP di Kabupaten ini. Sementara untuk Kota Padang, biaya bukan permasalahan mendasar dalam pelaksanaan PDPP, hanya permasalahan adalah sering terjadinya perubahan kebijakan baik dari pusat maupun di tingkat daerah sendiri. Selain itu, kendala lain dalam pelaksanaan PDPP di dua daerah ini cenderung sama, seperti kurangnya sosialisasi PDPP pada masyarakat dan lembaga pemerintahan iaerah, perubahan kebijakan sebagai imbas suksesi kepemimpinan daerah.

Actions (login required)

View Item