IMPLIKASI HUKUM LARANGAN KEPEMILIKAN SILANG (CROSS HOLDING) SAHAM PERSEROAN TERBATAS

Nasution, Ria Aryani (2009) IMPLIKASI HUKUM LARANGAN KEPEMILIKAN SILANG (CROSS HOLDING) SAHAM PERSEROAN TERBATAS. Masters thesis, Program Pasca Sarjana Universitas Andalas.

PDF (IMPLIKASI HUKUM LARANGAN KEPEMILIKAN SILANG (CROSS HOLDING) SAHAM PERSEROAN TERBATAS) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (468Kb)

Abstract

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mulai berlaku tanggal 16 Agustus 2007 menggantikan undang-undang Nomor I Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Terdapat hal-hal baru dalam UUPT tersebut antara lain larangan kepemilikan silang (cross holding) saham dalam sebuah PT. Perseroan dilarang mengeluarkan saham baru untuk dimiliki sendiri baik secara langsung maupun tidak langsung. Rumusan masalah dalam penulisan tesis ini adalah bagaimana implikasi hukum terhadap larangan kepemilikan silang (cross holding) saham perseroan terbatas setelah berlakunya UUPT dan upaya apa yang dapat dilakukan untuk menyelaraskan pengaturan larangan kepemilikan silang (cross holding) sesuai dengan UUPT. Teori yang digunakan dalam membahas masalah ini adalah Teori Organ dari Otto von Gierke dan Teori Efektifitas Hukum oleh Lawrence W. Friedman. Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah normatid penulisan ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan analisis terhadap asas-asas. Teknik dokumentasi dilakukan dengan metode dokumenter, alat pengumpulan bahan dikelompokkan berdasarkan golongan, dan cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif.

Actions (login required)

View Item