PERJANJIAN KREDIT PENGUSAHA KECIL SEBAGAI MITRA LINGKTINGAN PT. (PERSERO) ANGKASA PURA II CABANG UDARA INTERNASIONAL MINANGKABAU

Syilvia Syafnir, Syilvia Syafnir (2007) PERJANJIAN KREDIT PENGUSAHA KECIL SEBAGAI MITRA LINGKTINGAN PT. (PERSERO) ANGKASA PURA II CABANG UDARA INTERNASIONAL MINANGKABAU. Other thesis, Fakultas Hukum.

PDF (PERJANJIAN KREDIT PENGUSAHA KECIL SEBAGAI MITRA LINGKTINGAN PT. (PERSERO) ANGKASA PURA II CABANG UDARA INTERNASIONAL MINANGKABAU) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (466Kb)

Abstract

Untuk mendorong kegiatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui perluasan lapangan kerja, kesempatan berusaha dan pemberdayaan masyarakat, perlu ditingkatkan partisipasi BUMN untuk mengembangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, melalui program kemitraan BUMN dengan usaha kecil. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan bantuan pembinaan terutama dibidang permodalan, kepada pengusaha kecil seperti yang telah diterapkan oleh PT.(Persero) Angkasa Pura II Cabang Bandar Udara Internasional Minangkabau yang bertindak sebagai bapak angkat bagi para pengusaha kecil mitra binaanya. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur perjanjian kredit pengusaha kecil mitra binaan PT.(Persero) Angkasa Pura II Cabang Bandar Udara Internasional Minangkabau dan apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kredit pengusaha kecil mitra binaan PT.(Persero) Angkasa Pura II Cabang Bandar Udara Intemasional Minangkabau serta penyelesaiannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, adalah yuridis sosiologis, penelitian dilakukan terhadap permasalahan dengan memperhatikan norma-nonna hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemui dalam preakteknya dilapangan. Data yang Penulis perlukan adalah data primer serta data sekunder dan pengumpulan data dilakukan melalui wawancilra dengan staf pelaksana PKBL, kemudian Penulis melakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier. Dari hasil penelitian tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam proses terjadinya perjanjian kredit PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) terlebih dahulu pengusaha kecil calon mitra binaan membuat proposal permohonan kredit pembinaan, untuk menetapkan jumlah kredit yang bisa diberikan, ditentukan dengan hasil survey lapangan yang dilakukan oleh koordinator PKBL PT.(Persero) Angkasa Pura II Cabang Bandar Udara Intemasional Minangkabau. Dalam pelaksanaan perjanjian kredit PKBL para pihak dituntut untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara baik untuk kelancaran pelaksanaan perjanjian kredit pembinaan. Apabila terjadi wanprestasi langkah awal yang diambil oleh PT.(Persero) Angkasa Pura II Cabang Bandar Udara Internasional Minangkabau adalah dengan melakukan musyawarah jika pengusaha kecil mitra binaan tidak beritikad baik maka PT.(Persero) Angkasa Pura II Cabang Bandar Udara Internasional Minangkabau menyerahkan penyelesaian melalui Kantor Pelayanan Piutang Lelang Negara (KP2LN), dan melalui Pengadilan Negeri setempat.

Actions (login required)

View Item