PERANAN BADAN PERTANAHAN DALAM PEMBANGUNAN DI DAERAH MENYONGSONG OTONOMI DAERAH YANG LEBIH LUAS

Putra, Dedi Eka (2014) PERANAN BADAN PERTANAHAN DALAM PEMBANGUNAN DI DAERAH MENYONGSONG OTONOMI DAERAH YANG LEBIH LUAS. Other thesis, Fakultas Hukum.

PDF (PERANAN BADAN PERTANAHAN DALAM PEMBANGUNAN DI DAERAH MENYONGSONG OTONOMI DAERAH YANG LEBIH LUAS) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (576Kb)

Abstract

Otonomi daerah telah berdampak pada Badan Pertanahan Nasional yang memberikan pelayanan pada masyarakat dibidang pertanahan pada umumnya apakah akan menjadi kewenangan daerah . Latar belakang ini menjadi bahasan bagi penulis untuk menulis skripsi dengan judul PERANAN BADAN PERTANAHAN DALAM PEMBANGUNAN DI DAERAH MENYONGSONG OTONOMI DAERAH YANG LEBIH LUAS. Dengan perumusan masalah mengenai pengurusan tanah sebelum adanya badan pertanahan, sesudah adanya badan pertanahan beserta kewenangan, hambatan dan solusi masalah pertanahan, dan kesiapan badan pertanahan serta kewenangannya dan fungsi kepala daerah dalam menyongsong otonomi daerah yang lebih luas. Pembahasan lebih dititikberatkan pada peranan kelembagaan yaitu Badan Pertanahan Nasional. Dalam melakukan penelitian untuk menulis skripsi ini , penulis menggunakan metode yuridis sosiologis, yaitu penelitian tentang bagaimana penerapan peraturan perundang-undangan tentang peranan badan pertanahan yaitu berdasarkan kewenangan yang telah ditetapkan tersebut . Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan cara penelitian ke lapangan untuk memperoleh data primer dan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder, kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif. Pelayanan pemerintahan terhadap masalah pertanahan ini sudah ada sejak dahulunya, hal ini terlihat pada sejarah pelayanan dalam bidang pertanahan mulai zaman kerajaan-kerajaan di nusantara ini, masa penjajahan kolonial Belanda dan Jepang sampai masa kemerdekaan. Tinjauan tentang otonomi daerah baik menurut para ahli dan peraturan aspek baik dan buruk yang ada pada pemerintahan desentralisasi. Pelayanan kepada masyarakat dibidang pertanahan sebelum badan pertanahan ada dilasaknakan oleh Departemen Dalam Negeri dengan pelayanan utama pendaftaran tanah yang diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 . Kemudian setelah dibentuknya Badan Pertanahan Nasional pelayanan bidang pertanahan ini dilakukan oleh lembaga ini dengan pelayanan terbanyak tetap pada pendaftaran tanah tapi pada tahun 1997 dengan Peraturan Pemerintah yang baru No. 24 tahun 1997 telah merubah peraturan yang lama tentang pendaftaran tanah ini . Kesiapan daerah dengan kewenangan kepala daerah dalam pelayanan pertanahan ini dimasa akan datang dan kewenangan lembaga ini dalam otonomi daerah yang bertambah dan berubah dari sebelumnya . Perubahan dan tambahan kewenangan yang ada pada badan pertanahan ini terutama banyak pada badan pertanahan daerah kabupaten dan kota. Karena pada daerah kabupaten dan kota inilah tempat pelayanan yang langsung berhubungan dengan masyarakat . Dari sinilah berbagai masalah yang muncul dan yang harus diselesaikan baik dengan meperbaiki kualitas dan kuantitas personalia maupun melengkapi sarana pendukung bahkan merevisi atau mengganti dan merubah peraturan yang sudah tidak sesuai lagi.

Actions (login required)

View Item