KEBIJAKAN TEMBAKAN PERINGATAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DI WILAYAH HUKUM POLTABES PADANG

Susanti, Era (2008) KEBIJAKAN TEMBAKAN PERINGATAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DI WILAYAH HUKUM POLTABES PADANG. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (KEBIJAKAN TEMBAKAN PERINGATAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DI WILAYAH HUKUM POLTABES PADANG) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (348Kb) | Preview

Abstract

Aparat penegak hukum merupakan alat kekuasaan bagi negara dalam pelaksanaan penegakan hukum, berorientasi pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan perundang- undangan di luar KUHAP yang mengandung ketentuan acara yang menyimpang. Di antara tindakan tersebut adalah melakukan tembakan peringatan terhadap pelaku tindak pidana yang akan melarikan diri atau membahayakan masyarakat lain, serta aparat penegak hukum khususnya penyidik Polri. Yang menjadi permasalahan di sini adalah mengapa penyidik mengambil kebijakan untuk melakukan tembakan peringatan terhadap pelaku tindak pidana bagaimana kaitan antara tembakan peringatan dengan asas praduga tak bersalah, dan apa kendala yang terjadi dalam pelaksanaan tembakan peringatan terhadap pelaku tindak pidana dan bagaimana permasalahannya. Metode penelitian yang penulis pakai dalam menyelesaikan permasalahan tersebut adalah metode penelitian yuridis sosiologis yaitu penulis membahas peraturan dan teori yang relevan dan menghubungkannya dengan kenyataan atau kebijakan tembakan peringatan terhadap pelaku tindak pidana oleh penyidik. Adapun data-data yang diperlukan yaitu berupa data primer, data sekunder dan data tertier, yang penulis dapatkan melalui penelitian lapangan dengan menggunakan teknik Non Probability Sampling yaitu sampel ditetapkan sendiri oleh peneliti dengan pertimbangan tertentu. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa penyidik melakukan diskresi (tembakan peringatan) atas pertimbangan yang sangat perlu dan mendesak, untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas karena tidak ada upaya lain. Apabila dikaitkan dengan asas praduga tak bersalah maka penyidik masih memakai asas praduga tak bersalah sebagai bentuk perlindungan terhadap hak- hak tersangka sebelum melakukan tembakan yang bersifat melumpuhkan. Selain itu, tembakan peringatan dilakukan dalam situasi yang bersifat tidak menguntungkan yang dapat menimbulkan kerugian berupa kerugian materi dan non materi. Oleh sebab itu, Kepolisian menunjuk petugas yang terlatih dan profesional dalam melakukan penembakan.

Actions (login required)

View Item