PEMBERATAN PIDANA TERHADAP PELAKU RESIDIVE DAN PELAKSANAANYA DI PENGADILAN NEGERI PADANG

Ningsih, Nila Dwi Kurnia (2008) PEMBERATAN PIDANA TERHADAP PELAKU RESIDIVE DAN PELAKSANAANYA DI PENGADILAN NEGERI PADANG. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (PEMBERATAN PIDANA TERHADAP PELAKU RESIDIVE DAN PELAKSANAANYA DI PENGADILAN NEGERI PADANG) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (327Kb) | Preview

Abstract

Masalah residive merupakan masalah yang sering dibicarakan baik di media massa maupun media elektronik menyuguhkan berita kejahatan yang dilakukan oleh para residivis yaitu seseorang telah dijatuhi pidana karena melakukan beberapa kejahatan, setelah atau sedang menjalani pidana tersebut melakukan kejahatan lagi antara satu kejahatan dengan kejahatan berikutnya belum lewat masa 5 tahun, dengan masa pidananya ditambah 1/3. Pengaturan ini diatur dalam pasal 486, pasal 487, dan pasal 488 KUHP. Perumusan masalah mencakup gambaran dari pelaksanaan pemberatan pidana dalam putusan Hakim terhadap pelaku residive, dasar-dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Padang dalam menjatuhkan pemberatan pidana terhadap pelaku residive dan bagaimana dampak pemberatan pidana terhadap para pelaku residive tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dengan mengumpulkan bahan atau data yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Bahan atau data yang diperlukan dalam penelitian kepustakaan adalah berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti buku-buku dan undang-undang. Sedangkan dalam penelitian lapangan yang bertujuan untuk meneliti data primer dilakukan di Pengadilan Negeri Padang dan Lembaga Pemasyarakatan Padang. Dari hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor penyebab dari residive adalah kehendak yang merupakan suatu proses interaksi antara faklor interen dan faktor eksteren. Adanya dasar pertimbangan dari Hakim dalam pelaksanaan pemberatan pidan4 seperti misalnya dalam hal yang memberatkanya yaitu terdakwa tidak bersikap baik dalam persidangan, dalam memberikan keterangan berbelit-belit dan tidak sopan. Begitu pula sebaliknya dalam hal yang meringankanya terdakwa bersikap baik dan sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan. Dengan adanya pemberatan pidana bagi para pelaku residive dalam pelaksanaan di Lembaga Pemasyarakatan Padang tidak mempengaruhi jumlah residivis yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Padang tersebut, karena pemberatan pidana itu tidak terlaksana sebagaimana mestinya sebab pidana yang mereka terima tidak sesuai dengan aturan dalam KUHP.

Actions (login required)

View Item