PROSES DAN PELAKSANAAN KONTRAK PENGADAAN MOBIL DINAS UNIVERSITAS ANDALAS DENGAN PENUNJUKAN LANGSUNG PT. INTERCOM MOBILINDO SEBAGAI VENDOR / REKANAN

Zulkifli, Zulkifli (2008) PROSES DAN PELAKSANAAN KONTRAK PENGADAAN MOBIL DINAS UNIVERSITAS ANDALAS DENGAN PENUNJUKAN LANGSUNG PT. INTERCOM MOBILINDO SEBAGAI VENDOR / REKANAN. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (PROSES DAN PELAKSANAAN KONTRAK PENGADAAN MOBIL DINAS UNIVERSITAS ANDALAS DENGAN PENUNJUKAN LANGSUNG PT. INTERCOM MOBILINDO SEBAGAI VENDOR / REKANAN) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (548Kb) | Preview

Abstract

Pengadaan mobil dinas di universitas Andalas merupakan bahagian dari mekanisme pengadaan barang/jasa yang diatur dalam Kepres No. 80 Tahun 2003. Pengadaan ini melibatkan Univ. Andalas selaku institusi pemerintah dan PT. Intercom Mobilindo selaku perusahaan/rekanan pemasok mobil. Hubungan antara kedua pihak dikuatkan dalam sebuah dokumen kontrak yang mesti memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan. Dengan membatasi permasalahan pada ketentuan yang berlaku bagi Universitas Andalas dalam pengadaan barang/jasa. proses (PrecontractuaDe fase) dan penyusunan kontrak serta pelaksanaan kontrak tersebut, dan dibantu dengan metode pendekatan masalah yuridis sosiologis maka dapat dicermati apayang seharusnya dilaksanakan dan apa yang telah dilakukan oleh para pihak dalam pengadaan mobil dinas ini. Metode pemilihan pemasok barang merupakan item penting yang mesti dipertimbangkan oleh panitia bersama PPK (Pejabat pembuat Komitmen) secara teliti agar tidak menyalahi aturan yang berlaku. Penerapan metode penunjukan langsung wajib berpedoman pada aturan Kepres yang membatasi hanya dapat dilakukan pada keadaan tertentu dan khusus. Disamping itu dalam penyusunan kontrak kedua belah pihak seyogyanya berada pada posisi dan kapasitas yang sama tanpa ada terkesan pihak yang satu merupakan superior bagi yang lain (undue influence) serta klausula kontrak itu sendiri harus tegas dan jelas. Klausula/orce majeure dan penyelesaian perselisihan mesti dicantumkan dalam kontrak agar dikemudian hari jika terjadi sengketa dapat diselesaikan dengan baik. Setiap tahapan proses pengadaan wajib sesuai dengan prosedur yang berlaku tanpa ada penyimpangan. Penyimpangan mesti dihindari sejauh mungkin agar pelaksanaan pengadaan tidak merugikan negara dari segi keuangan maupun segi lainnya, dan yang paling penting adalah jangan sampai panitia, ppK dan rekanan terseret dalam delik korupsi.

Actions (login required)

View Item