PELAKSANAAN WEWENANG PENYIDIK PERWIRA TNI ANGKATAN LAUT DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN (Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3I Tahun 2004 Tentang Perikanan)

Jansen, Beny (2008) PELAKSANAAN WEWENANG PENYIDIK PERWIRA TNI ANGKATAN LAUT DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN (Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3I Tahun 2004 Tentang Perikanan). Other thesis, Fakultas Hukum..

Preview

PDF ( PELAKSANAAN WEWENANG PENYIDIK PERWIRA TNI ANGKATAN LAUT DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN (Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3I Tahun 2004 Tentang Perikanan)) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (516Kb) | Preview

Abstract

Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang mempunyai kekayaan alam yang melimpah, mengandung sumber daya ikan dan lahan pembudayaan ikan yang potensial merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Semua itu diperuntukan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Pengelolaan sumber daya ikan perlu dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan atau pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan perikanan, serta terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Untuk menjamin terselengaranya pengelolaan secara optimal perlu ditingkatan peranan, pengawasan dan penegakan hukum dalam mencegah terjadinya tindak pidana dibidang perikanan. Tindakan penyidikan merupakan suatu fase awal yang akan menentukan dalam proses peradilan pidana" dalam hal penyidi dalam tindak pidana di bidang perikanan berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, penyidikan dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Perwira TNI Angkatan Laut dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana pelaksanaan wewenang Penyidik perwira TM Angkatan Laut dalam melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan, bagaimana pelaksanaan koordinasi penyidik Perwira TNI Angkatan Laut dengan penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan dan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dalam melakukan penyidikan dalam tindak pidana di bidang Perikanan, dan apa saja hambatan yang ditemui Penyidik perwira TNI Angkatan Laut dalam melaksanakan wewenang penyidikan tindak pidana di bidang perikanan. Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode yuridis sisiologis, dimana pendekatan terhadap masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma-norma yang berlaku dan dihubungkan dengan kenyataan yang ada terhadap permasalahan yang ditemui dalam penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan melalui penelitian perpustakaan dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pihak yang berwenang. Data yang diperoleh secara kualitatif, Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan penyidik Perwira TM Angkatan Laut, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku (KUHAP), kecuali ditentukan lain dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan pasal 73, dan untuk mempennudah proses penyidikan,Perwira TNI Angkatan Laut berpedoman pada PROTAP Penanganan Tindak Pidana di Laut oleh TNI Angkatan Laut, yang dikeluarkan oleh MABES TNI Angkatan Laut.

Actions (login required)

View Item