KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA ( Studi Kasus Pengadilan Negeri Kelas I A Padang )

Yules, Andri (2008) KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA ( Studi Kasus Pengadilan Negeri Kelas I A Padang ). Other thesis, Fakultas Hukum..

Preview

PDF (KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA ( Studi Kasus Pengadilan Negeri Kelas I A Padang )) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (373Kb) | Preview

Abstract

Dalam tindak pidana yang terjadi biasanya terlibat beberapa orang sebagai pelaku, termasuk juga tindak pidana narkotika. Dalam pembuktiannya sering digunakan saksi mahkota, karena tidak terpenuhinya sekurang-kurangnya dua alat bukti. Penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti untuk pemberantasan tindak pidana narkotika, merupakan masalah yang menarik untuk dikaji. Dengan penggunaan saksi mahkota ini yang mengharuskan terdakwa sebagai saksi untuk terdakwa lainnya, berarti dia harus jujur untuk membuktikan terdakwa lain yang adalah rekannya sendiri dalam melakukan tindak pidana. hal ini berarti secara tidak langsung ia telah menerangkan bahwa dia juga bersalah melakukan tindak pidana. Permasalahan dalam tulisan ini adalah : l). Apakah penggunaan saksi mahkota tidak bertentangan dengan asas non self incrimination dan csas presumption of innocence?, 2). Apakah penggunaan saksi mahkota tidak melanggar hak tersangka untuk memberikan keterangan tidak dibawah tekanan?, dan 3) Bagaimana cara hakim menilai kebenaran keterangan saksi mahkota?. Pendekatan masalah adalah yuridis sosiologis. Hasil penelitian memperlihatkan bahu'a: l). Penggunaan saksi mahkota tidak bertentangan dengan asas non self incrimination dan asas presumption of innocence, 2). Penggunaan saksi mahkota tidak melanggar hak tersangka untuk memberikan keterangan tidak dibawah tekanan, 3). Cara hakim menilai kebenaran keterangan saksi mahkota dengan melihat persesuaian keterangan dari masing-masing saksi mahkota. Untuk perbaikan hukum acara pidana dimasa datang maka. 1) Pengunaan Saksi mahkota sedapat mungkin harus dihindari dalam proses pemeriksaan perkara karena bertentangan dengan asas nan self incrimination dan asas presumption of innocence. Apalagi ketentuan hukum acara pidana yang berlaku tidak memuat tentang penggunaan saksi mahkota, 2). Saksi mahkota sedapat dihindari penggunaannya sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara pidana karena melanggar hak tersangka untuk memberikan keterangan tidak dibawah tekanan, 3). Hakim dapat menilai kebenaran keterangan saksi dengan melihat persesuaian keterangan saksi mahkota dengan alat bukti yang lain.

Actions (login required)

View Item