PELAKSANAAN PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG

Putra, Benny Yoka (2008) PELAKSANAAN PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (Pegawai negeri sipil (PNS) sebagai alat pemerintah (aparatur pemerintah) memiliki keberadaan yang sentral dalam membawa komponen kebijaksanaan atau peraturan pemerintah guna terealisasinya tujuan nasional. Demi terciptanya keseragaman PNS di Indonesia ser) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (533Kb) | Preview

Abstract

Pegawai negeri sipil (PNS) sebagai alat pemerintah (aparatur pemerintah) memiliki keberadaan yang sentral dalam membawa komponen kebijaksanaan atau peraturan pemerintah guna terealisasinya tujuan nasional. Demi terciptanya keseragaman PNS di Indonesia serta untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian diperlukan pengadaan PNS yang baik dan benar, terutama di daerah. Agar didapat PNS yang berkualitas dan profesional.Sejak era otonomi daerah (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999), pelaksanaan manajemen PNS di daerah menfadi kewenangan daerah masing-masing, namun keluarnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membuat pemerintah pusat menarik kembali sebagian kewenangannya yang sebelumnya diserahkan kepada daerah akibat adanya penafsiran yang salah oleh pemerintah daerah menerjemahkan pemberian otonomi. Dalam pelaksanaan pengadaan PNS saat ini banyak terdapat permasalahan. Untuk itu penulis tertarik membahas bagaimana pelaksanaan pengadaan pegawai negeri sipil daerah dan kendala apa saja yang dialami serta upaya penyelesaiannya. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah Yuridis Sosiologis sehingga data yang dipergunakan data primer yang bersifat semi tersruktur. Pembahasan dalam skripsi adalah Pelaksanaan Pengadaan PNS Daerah pada Pemerintah Daerah Kota Padang dan kendala apa yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pengadaan PNS Daerah pada Pemerintah Daerah Kota Padang dan upaya penyelesaiannya. Kesimpulan dari skripsi ini adalah Pelaksanaan Pengadaan PNS Daerah pada Pemerintah Daerah Kota Padang sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor I I tahun 2002. Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pengadaan PNS Daerah pada Pemerintah Daerah Kota Padang, antara lain dalam masalah anggaran yang masih menanggung semua gaji PNS,sefia tidak tersedianya kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan formasi yang diminta serta terdapat ketidakjelasan, dimana banyak dari Universitas Swasta tidak mencantumkan akreditasi pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI), sehingga membuat banyak pelamar dinyatakan tidak lulus.

Actions (login required)

View Item