*IMPLEMENTASI KEPPRES NO. 80 TAHUN 2003 DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PROYEK LISTRIK PERDESAAN'. (Studi kasus pada PT.PLN (Persero)WILAYAH SUMBAR)

Adhe Primartha, Adhe Primartha (2007) *IMPLEMENTASI KEPPRES NO. 80 TAHUN 2003 DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PROYEK LISTRIK PERDESAAN'. (Studi kasus pada PT.PLN (Persero)WILAYAH SUMBAR). Other thesis, Fakultas Hukum.

PDF (*IMPLEMENTASI KEPPRES NO. 80 TAHUN 2003 DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PROYEK LISTRIK PERDESAAN'. (Studi kasus pada PT.PLN (Persero)WILAYAH SUMBAR)) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (619Kb)

Abstract

Setiap pelaksanaan pembangunan untuk proyek-proyek pemerintah wajib dilaksanakan melalui Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa. Kegiatan pengadaan tersebut dibiayai sepenuhnya dari Anggaran Pendapatan belanja Negara (APBN), namun untuk dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dcngan prinsip pcrsaingan schat, transparan, tcrbuka dan pcrlakuan yang adil bagi scmua pihak maka dikcluarkanlah peraturan pelaksanaannya yaitu Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003, tcntang Pcdoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa di Pemerintah sehingga terdapatnya kepastian hukum dan dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi fisik maupun keuangan. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana proses lahirnya pprjanjian pengadaan barang/jasa PT.PLN (Persero) WILAYAH SUMBAR, bagaimana pelaksanaan pcrjanjian pengadaan barang/jasa tersebut, apa saja kendala-kendala dan bagairnana penyelesaiannya sesuai dengan pelaksanaan perjanjian pengadaan barang/jasa Proyek Listrik Perdesaaan Sumbar, serta bagaimana implementasi dari Keppres No.80 tahun 2003 pada pengadaan barang/jasa proyek listrik perdcsaan. Bcrdasarkan pennasalahan di atas, Penulis mclakukan pcnclitian dcngan rncnggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, populasi dan purposif sampling. Data yang diperlukan berupa data primer, data skunder, data tertier. Teknik pengumpulan data yang digunakan studi dokumen dan wawancara. Dalam pengolahan data dilakukan editing dan dalarn mcnganalisis digunakan analisis kualitatill Berdasarkan hasil pcnelitian yang penulis lakukan dipcrolch kesimpulan bahwa, proses lahirnya perjanjian pcngadaan barang/jasa dilaksanakan bcrdasarkan Keppres No. 80 tahun 2003, mulai dari pengumuman lelang atau penunjukan langsung sampai dengan penetapan pemenang yang ditentukan dalam dokumcn lelang, pelaksanaan perjanjian pengadaan barang/jasa dilaksanakan m0lalui penandatanganan kontrak antara para pihak untuk memenuhi hak dan kewajiban penyedia barang/jasa, kendala-kendala dalam perjanjian pcngadan barang/jasa yaitu keterlambatan penyelesaian pekcriaan akibat dari kclalaian penyedia barang/jasa nraka dikenakan denda l/1000 dari nilai kontrak. Untuk penycdia barang/jasa yang mcngundurkan diri maka dikcnakan sanksi dcngan mencairkan jaminan penawaran dan tidak diikutsertakan selama 2 tahun dalam pelelangan. Adanya perselisihan antara pcngguna barang/jasa dengan penyedia barang/jasa baik teknis maupun yuridis maka apat dilsclcsaikan denagnn musyawarah atau melalui pengadilan negcri. lmplcmcntasi dari kctcntuan-kctcntuan Kcpprcs No.80 tahun 2003 tclah diirnplementasikan secara kcscluruhan oloh panitia pengadaan Lisdes dalam perjanjian pengadaan barang/jasa proyek listrik perdesaan sumbar.

Actions (login required)

View Item